TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun. Anggaran itu, kata dia, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing.

“Disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen APBN, tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2 37,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2023.

Presiden menyebut Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa.

Adapun upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada sejumlah aspek, yaitu peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; serta peningkatan kualitas PAUD.

Selain itu, juga peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Guna mendukung SDM yang sehat dan produktif, pemerintah menganggarkan dana kesehatan sebesar Rp186,4 triliun atau setara dengan 5,6 persen dari APBN.

Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir.

Anggaran kesehatan juga disiapkan untuk mengefektifkan program JKN serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024. Hal tersebut dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Adapun anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun. Dengan begitu, APBN diharapkan bisa mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat mendukung pembangunan SDM jangka panjang.

Pilihan Editor: Cara Mengukur Polusi Udara, WFH di Jakarta Kembali Diberlakukan?