TEMPO.CO, Bandung - Institut Teknologi Bandung dan Keluarga Mahasiswa ITB belum bersikap apakah akan menerima atau menolak para calon presiden atau capres dan wakilnya untuk datang ke kampus. Keluarga Mahasiswa masih melakukan kajian sambil melihat dinamika politik yang berkembang.

“Karena secara waktu kami lihat ini masih terlalu cepat kalau kita menyatakan membuka diri untuk mengundang (capres, cawapres),” kata Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Yogi Syahputra, Senin, 4 September 2023.

Karena itu, menurut Yogi, Keluarga Mahasiswa ITB tidak sereaktif organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dalam mengundang calon presiden ke kampus. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan peserta Pemilihan Umum atau Pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan kampus tidak dipersoalkan lagi.

“Jadi penyikapannya lebih ke arah memandang dengan optimisme ke depannya dan mengkaji langkah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di kampus, mahasiswa, untuk bisa berkontribusi lebih jauh terhadap pencalonan pemimpin bangsa 2024,” kata Yogi.

Yogi mengatakan Keluarga Mahasiswa ITB tidak ingin dijadikan objek kontestan pemilihan presiden untuk mencari panggung atau popularitas. Sebaiknya ranah kampus bisa menjadi tempat yang netral terhadap kegiatan politik.

“Faktor lainnya, ranah kampus sebagai tempat akademik ditakutkan akan terjadi polarisasi yang mengganggu atmosfer akademik,” kata Yogi.

Risiko polarisasi dan afiliasi politik di kalangan sivitas akademika ITB ikut jadi pertimbangan untuk mengundang kontestan politik. Adapun soal kemungkinan para capres cawapres datang dengan jubah akademik, misalnya memberikan kuliah umum, KM ITB memberikan catatan khusus.

Mahasiswa mensyaratkan agar para calon datang semuanya atau tidak sama sekali. Pembahasannya pun disesuaikan dengan kapabilitas keilmuan ITB.

“Kalau cuma satu atau dua yang datang menjadi ajang yang tidak sehat,” ujar Yogi.

Sejauh ini, KM ITB telah menjalin komunikasi dengan sebagian mahasiswa dan dosen soal mengundang capres. Hasilnya antara yang menolak dan menerima masih berimbang.

Sementara itu ITB juga belum bersikap. “Menunggu hasil rapat koordinasi antara MRPTNI (Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia) dengan KPU untuk membahas teknis pelaksanaannya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, Senin.

Pilihan Editor: Soal Kampanye di Kampus, UGM: Sebagai Kerangka Pendidikan Politik