WHO Didesak Ubah Kriteria Pandemi  

Reporter

Editor

Selasa, 19 Mei 2009 21:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jenewa: Sejumlah negara mendesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengubah kriterianya dalam menetapkan pandemi. Mereka menyatakan badan kesehatan itu harus memutuskan seberapa mematikan virus flu babi H1N1 yang merajalela sekarang ini, bukan sekadar bagaimana virus menyebar ke berbagai penjuru dunia.
Inggris, Jepang, Cina, dan sejumlah negara lain meminta WHO menangani masalah ini secara hati-hati sebelum menaikkan tingkat kesiagaan pandemi. Mereka khawatir tindakan WHO yang menyatakan pandemi flu babi bisa memicu kepanikan massal dan mengguncang perekonomian dunia. Beberapa di antara negara-negara tersebut berkeberatan atas tingginya biaya dan konsekuensi risiko yang mungkin timbul, semisal peralihan dari produksi vaksin flu musiman ke vaksin flu babi, meski hingga saat ini virus itu tampaknya tak terlalu ganas.
Meski belum melakukan perubahan resmi, Senin lalu WHO berjanji akan mendengarkan permintaan negara anggotanya. "Tentunya hal itu adalah sesuatu yang akan kami perhatikan dengan saksama," kata Dr Keiji Fukuda, Kepala Bidang Flu WHO.
Saat ini, flu babi telah memasuki fase 5, yang berarti H1N1 telah menyebar tanpa terdeteksi di sedikitnya dua negara dalam satu wilayah. Menurut peraturan yang ada sekarang, fase 6 mengindikasikan wabah dalam dua wilayah berbeda dan pandemi mulai terjadi.
Direktur Jenderal WHO Dr Margaret Chan memperingatkan bahwa flu babi dapat mengancam jiwa manusia meski tingkat fatalitasnya rendah, yaitu 76 kematian dari 8.829 kasus positif flu babi di 40 negara. Jumlah itu belum termasuk Yunani, yang melaporkan kasus positif flu babi pertama di negaranya pada Senin lalu. "Virus ini mungkin telah memberi kita sebuah periode penundaan, tapi kami tidak tahu berapa lama periode penundaan ini akan bertahan," kata Chan. "Tak satu pun orang bisa bilang ini adalah masa tenang sebelum badai."
Kecemasan itu dipicu oleh lonjakan kasus positif flu babi di Jepang, dari empat kasus menjadi lebih dari 170 kasus pada akhir pekan lalu. Sebagian besar penderita flu babi adalah para remaja yang belum pernah bepergian ke luar negeri. Spanyol dan Inggris adalah negara Eropa yang memiliki jumlah tertinggi kasus positif flu babi, yaitu 103 dan 101 kasus.
Pengumuman pandemi diperkirakan akan mengakibatkan konsekuensi ekonomi yang amat parah. Pengumuman itu akan memicu meningkatnya harga dan larangan bepergian, seperti penutupan perbatasan, pemindaian di bandara, dan karantina.
TJANDRA DEWI | AP

Berita terkait

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

3 Desember 2019

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK

4 Oktober 2018

Sri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK

Anak buah Sri Mulyani tertangkap tangan oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Oknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta

17 April 2018

Oknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta

Polisi menangkap pegawai pajak yang kedapatan memeras wajib pajak Rp 700 juta.

Baca Selengkapnya

Eks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang

1 Agustus 2017

Eks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang

Handang Soekarno sebelumnya meminta untuk ditahan di Lapas Kelas 1A karena sudah lama berpisah dengan istri dan tiga anaknya.

Baca Selengkapnya

Suap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil

24 Juli 2017

Suap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil

Dalam vonis terdakwa suap pajak Handang Soekarno, majelis hakim menyebutkan peran ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.

Baca Selengkapnya

Suap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui

24 Juli 2017

Suap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui

Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada Handang Soekarno dibanding tuntutan jaksa KPK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak

11 Juli 2017

Sri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak

Tiga negara yang dikenal sebagai suaka pajak, yakni Singapura,
Hong Kong, dan Swiss, siap bekerja sama.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak

10 Juli 2017

KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak

Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta terdakwa suap pajak Handang Soekarno untuk menyampaikan secara jujur pihak yang dinilai sebagai pelaku utama.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...  

10 Juli 2017

Kasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...  

Terdakwa kasus suap pajak, Handang Soekarno, membantah dirinya merupakan inisiator terjadinya pertemuan antara PT EKP dan pejabat Ditjen Pajak.

Baca Selengkapnya