Jokowi Minta Menteri Pertanian Manfaatkan Inovasi IPB University untuk Masyarakat

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 16 September 2023 07:07 WIB

Presiden Jokowi saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB Univrersity ke-60, Jumat, 15 September 2023. Dok. IPB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Dies Natalis ke-60 IPB University pada Jumat, 15 September 2023 di Grha Widya Wisuda, Kampus Dramaga. Pada kesempatan itu, ia meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memanfaatkan sejumlah inovasi IPB University, seperti padi IPB3S yang mampu menghasilkan 12 ton per hektare dan berbagai varietas cabai untuk dibagikan ke rakyat, khususnya petani.

"Buat saya, IPB University sangat spesial. Luar biasa, cabai gede-gede merah. Ada beras yang khusus lahan tandus, beras yang satu hektarnya menghasilkan 12 ton, garam rumput laut,” kata dia dikutip dari laman IPB.

“Pak Menteri Pertanian, yang beras dan cabe yang gede-gede ambil dan berikan ke petani sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi lagi.

Jokowi pun menilai IPB University dapat memberikan kontribusi di tengah tantangan dan ancaman krisis pangan dunia. “Nah, ini tugasnya IPB University, Pak Rektor. Urusan pangan ini sudah, serahkan ke IPB University. Insya Allah rampung, saya tunggu,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyetujui konsep sustainable and inclusive agromaritime yang dikembangkan IPB University. “Ini bisa menjadi bagian penting dalam ekosistem inovasi pangan kita. Namun, upaya tersebut tidak bisa diselesaikan satu disiplin ilmu, tapi harus transdisiplin ilmu,” kata dia.

Advertising
Advertising

Karena itu, Jokowi menyambut baik perluasan disiplin ilmu yang dilakukan IPB University. Sebab, menurut dia, memang diperlukan multidisiplin ilmu untuk mengembangkan ekosistem pangan Indonesia, mulai dari manajemen dan pendekatan sosial, intervensi teknologi, sel stem, kecerdasan buatan (AI), mahadata (big data), sistem robotik dan sebagainya.

Pencapaian IPB University

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB University Arif Satria memberikan penjelasan mengenai kontribusi IPB University terhadap pertanian dan pangan nasional. Hingga kini, IPB University telah menghasilkan 116 varietas unggul.

“Ada varietas IPB 11S, IPB 9G, IPB 10G, varietas sorgum Sorice, Marigold dan lain-lain. Padi IPB 3S sudah diterapkan di 26 provinsi di Indonesia. IPB University juga memiliki pepaya Callina yang diekspor ke 11 negara, nanas PK-1 ke tiga negara dan teknologi budi daya kedelai dengan produktivitas mencapai 4,63 ton per hektare,” kata Arif.

IPB University juga sudah mengembangkan sejumlah produk diversifikasi pangan, seperti beras dari jagung, beras dari rumput laut dan beras dari sorgum untuk substitusi impor. Ada juga mie non terigu. Bibit unggul ayam IPB D1-D4 dan lele kuat juga telah hadir.

Di sisi lain, Arif menyebut hampir 70 persen alumni IPB University bergerak di sektor pertanian dalam arti luas. “Ini artinya IPB University masih istiqomah di bidangnya,” kata dia.

Pilihan Editor: Peneliti IPB University Sambangi IKN Nusantara, Perkaya Draf Standar Kajian Lingkungan

Berita terkait

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

45 menit lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

10 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

12 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

18 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

22 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

22 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

22 jam lalu

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.

Baca Selengkapnya