TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia menilai kebijakan penanaman pohon untuk mengganti 65 ribu ton kertas yang terpakai selama Pemilu 2024 hanya sebatas formalitas. Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, mengatakan rencana penanaman satu bibit pohon di setiap tempat pemungutan suara (TPS) tidak berkaitan dengan pencegahan deforestasi di Indonesia.

"Sebenarnya sama sekali tidak ngefek. Tapi ini mungkin sebagai nilai publisitas KPU saja, bahwa mereka peduli pada lingkungan dan berupaya mengganti kerusakan alam ini," ucap Iqbal saat dihubungi, Jumat 16 Februari 2024.

Pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak diperkirakan menghabiskan 65.998 ton kertas. Untuk mengganti pohon yang ditebang, KPU berencana menanam 5.709.898 pohon.

Menurut Iqbal, bahan baku kertas KPU yang digunakan untuk pemilu serentak 2024 didapat dari lahan industri yang penebangannya telah direncanakan. Artinya, penanaman pohon tidak akan berdampak signifikan terhadap hutan alam yang terdampak pembukaan lahan baru.

Bila ingin menunjukkan komitmen serius terkait perlindungan lingkungan, kata dia, KPU sebaiknya memakai kertas daur ulang saat pemilu selanjutnya. "Walau secara harga agak mahal, tapi ini bisa dicarikan solusinya," ujar Iqbal.

Merujuk salinan pidato saat melantik kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada 25 Januari 2024, Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, mengatakan lembaganya memahami bahwa pemakaian kertas pada Pemilu 2024 berdampak signifikan terhadap kelestarian alam. Menurut dia, penamaman 5,7 juta pohon sebanding dengan banyaknya kertas yang digunakan.

Komisioner KPU Kota Bukittinggi, Rifa Yanas, mengatakan penanaman pohon di TPS sudah dimulai di wilayahnya. Kota Bukittinggi memiliki 365 lokasi TPS. Pohon yang ditanam bervariasi, tapi mayoritasnya adalah pohon besar, seperti kelapa, jengkol, atau jenis yang bisa bertahan hingga bertahun-tahun.

"Ditanam di ruang terbuka atau di depan TPS masing-masing," ucap Rifa.

ALIF ILHAM FAJRIADI