Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

Selasa, 25 Juni 2024 23:10 WIB

Amazon Web Services logo. Kredit: Amazon

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terpaksa memindahkan layanan data imigrasi ke sistem cloud Amazon Web Service di tengah penanganan serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, Alfons Tanujaya, menilai migrasi layanan itu menunjukkan kelemahan PDNS dalam pengamanan data.

"Mencerminkan ketidakmampuan PDNS melindungi data dan mengamankannya dengan baik," kata Alfons saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juni 2024.

Serangan yang menyasar PDNS tidak hanya mengganggu keimigrasian, namun juga layanan data 120 instansi pusat dan daerah. Kasus ini masih diinvestigasi oleh tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurut Alfons, pulihnya layanan imigrasi bukan berkat penanganan di PDN, melainkan karena pemindahan cadangan daya ke tempat lain.

Dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta, kemarin, BSSN hanya menyebut ransomware tersebut merupakan pengembangan varian LockBit 3.0. Terungkap juga upaya peretas untuk menuntut uang tebusan senilai US$ 8 juta atau Rp 131 miliar, sebagai ganti pemulihan PDNS.

Belajar dari kasus ini, Alfons merekomendasikan penyiapan cadangan atau backup data kepada lembaga atau badan publik yang berencana memakai jasa Pusat Data Nasional (PDN). Cadangan data dianggap penting untuk meminimalisir risiko gangguan layanan, terutama saat terjadi peretasan.

Advertising
Advertising

Bila memiliki backup, pengguna PDN memiliki akses berbeda untuk mengendalikan data, sehingga layanan publik tidak terganggu. Menurut dia, pemilik data sebaiknya tidak bergantung pada satu sumber penyimpanan, misalnya hanya ke PDN saja.

“Kalau PDN diserang, kamu (pemilik data) tidak bisa apa-apa. Walaupun saya juga yakin data cadangan tidak akan bisa berjalan sempurna sesuai fungsi awalnya," tutur Alfons.

Kabar pemindahan layanan imigrasi ke web Amazon bergaung dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Langkah darurat itu dilakukan sambil mengunggu kesiapan PDN.

“Kita terpaksa migrasi dulu ke AWS (Amazon Web Service),” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa sore, 25 Juni 2024.

Ketika ditanya sampai kapan, Yasonna tidak menargetkan waktu khusus. “Ya kita tunggu saja PDN-nya.”

Pilihan Editor: Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

Berita terkait

Polisi Inggris Selidiki Serangan Siber Islamofobia di WiFi Stasiun Inggris

1 hari lalu

Polisi Inggris Selidiki Serangan Siber Islamofobia di WiFi Stasiun Inggris

Penumpang di sejumlah stasiun kereta tersibuk di Inggris terpapar pesan bernada Islamofobia akibat pelanggaran keamanan siber yang mengganggu layanan

Baca Selengkapnya

Dubes AS Temui Menkominfo Sebut Komitmen Kuat atas Potensi Ekonomi Digital RI

1 hari lalu

Dubes AS Temui Menkominfo Sebut Komitmen Kuat atas Potensi Ekonomi Digital RI

Menkominfo Budi Arie menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor ekonomi digital, yakni sebesar US$800 miliar atau sekitar Rp 12.096,8 triliun.

Baca Selengkapnya

Profil Nico Afinta, Mantan Kapolda Jatim yang Jadi Sekjen Kemenkumham

2 hari lalu

Profil Nico Afinta, Mantan Kapolda Jatim yang Jadi Sekjen Kemenkumham

Inspektur Jenderal Nico Afinta akan bertugas sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Baca Selengkapnya

Nico Afinta Diangkat Jadi Sekjen Kemenkumham Dinilai Cederai Korban Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Nico Afinta Diangkat Jadi Sekjen Kemenkumham Dinilai Cederai Korban Tragedi Kanjuruhan

Ini merupakan mutasi ketiga yang dijalani Irjen Nico Afinta usai dicopot setelah terjadi tragedi Kanjuruhan.

Baca Selengkapnya

Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, KPU Lakukan Ini

3 hari lalu

Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, KPU Lakukan Ini

KPU perlu mengecek dan menguji secara berkala Sirekap untuk mengantisipasi gangguan siber pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Peringatan Tragedi Kanjuruhan, Eks Kapolda Jatim yang Dicopot Dilantik Jadi Sekjen Kemenkumham

4 hari lalu

Jelang Peringatan Tragedi Kanjuruhan, Eks Kapolda Jatim yang Dicopot Dilantik Jadi Sekjen Kemenkumham

Irjen Nico Afinta merupakan Kapolda Jawa Timur saat tragedi Kanjuruhan terjadi dua tahun lalu

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

4 hari lalu

Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

Menkopolhukam memastikan kelanjutan pembangunan PDN di tiga lokasi.

Baca Selengkapnya

Mantan Kapolda Jatim Nico Afinta Resmi Dilantik Jadi Sekjen Kemenkumham

4 hari lalu

Mantan Kapolda Jatim Nico Afinta Resmi Dilantik Jadi Sekjen Kemenkumham

Eks Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menyatakan akan menyelesaikan berbagai program dan tugas pendahulunya, Komjen Andap Budhi.

Baca Selengkapnya

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

4 hari lalu

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

5 hari lalu

6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.

Baca Selengkapnya