TEMPO.CO, Depok - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Abdul Rahman mengungkapkan kalau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah atau TPPAS Lulut-Nambo akan beroperasi akhir Juli. Bersama tenggat operasional itu, rapat koordinasi terakhir disebutkannya memutuskan Kota Depok baru mendapat jatah 5 ton per hari.

Abdul Rahman mengatakan, untuk tahap awal, volume sesuai izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor baru 50 ton untuk 4 daerah dari volume dan kapasitas TPPAS Lulut-Nambo yang perencanaannya sekitar 1.800 sampai 2.300 ton per hari. Adapun keempat daerah itu adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan.

"Karena ini TPPAS regional, dan pembuangan ke sana akhir Juli di minggu keempat," katanya pada Ahad, 14 Juli 2024.

Abdul Rahman juga menjelaskan, dari 50 ton itu disepakati pula deviasi per truk sekitar 2,5 ton atau sekitar 10 dump truck. Jadi untuk Kabupaten Bogor masih ditoleransi tambahan 4 truk, Kota Bogor 2 truk, Kota Depok 2 truk, dan Tangerang selatan 2 truk.

Terkait anggaran dan mekanisme pembayaran, Pemkot Depok akan mengadakan rapat kembali sesuai isi kesepakatan regional yang terkini. Disebutkannya, TPPAS Lulut-Nambo direncanakan sebelumnya sudah beroperasi sejak 4 tahun lalu.

Foto udara Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang belum beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Mei 2024. Percepatan operasional TPPAS Lulut Nambo yang ditargetkan mampu mengolah 2.300 ton sampah perhari itu merupakan kepentingan lintas kabupaten/kota untuk melayani empat wilayah lintas provinsi, yakni Kota/Kabupaten Bogor serta Kota Depok (Jawa Barat), dan Kota Tangerang Selatan (Banten) dan akan beroperasi pada Juni 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

"Pemkot Depok selalu menganggarkan untuk tipping fee sampai 2023. Karena tidak kunjung bisa membuang ke TPPAS Lulut-Nambo, 2024 tidak kami anggarkan," kata Abdul Rahman. Sedangkan pada 2023, Pemkot Depok sudah menganggarkan Rp 15 miliar. "Daripada menjadi SILPA lebih baik digeser untuk anggaran lain."

Selanjutnya, untuk operasional pembuangan sampah ke TPPAS Lulut-Nambo mulai akhir Juli nanti akan ditalangi dulu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. "Nanti mekanismenya boleh dilakukan pembayaran melalui ABT (Anggaran Belanja Tambahan)," kata Abdul Rahman menerangkan.

Untuk anggarannya dihitung per tonase. Komponennya sesuai perjanjian kerja sama (PKS) oleh masing-masing kepala daerah senilai Rp 125 ribu per ton, kemudian kompensasi dampak sosial (KDM) Rp 12 ribu per ton ditambah operasional.

"Kalau operasional kan masing-masing ya, BBM, tol, kemudian gaji SDM, totalnya hitungan kita di angka Rp 157 ribu per ton," katanya memaparkan untuk kebutuhan anggaran dari Kota Depok.

Ia berharap TPPAS lulut-Nambo segera operasional dan fungsional, artinya teknologi yang digunakan bisa dimaksimalkan untuk mengolah sampah. Hal ini juga tak lepas dari kebutuhan Kota Depok yang sudah mengalami overkapasitas di TPA Cipayung.

Alat berat saat merapihkan gunungan sampah di TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat, Senin, 13 Mei 2024. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menutup sementara operasi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung selama dua hari mulai Senin 13 Mei hingga 14 Mei 2024 dikarenakan sudah melebihi daya tampung (over) kapasitas sehingga mengakibatkan longsor. TEMPO/M Taufan Rengganis

Ditanya jumlah ideal pembuangan sampah di Depok, Abdul Rahman mengatakan sesuai PKS awal, kapasitas TPPAS Lulut-Nambo sekitar 1800 hingga 2300 ton, dan Depok akan mendapat jatah 750 ton per hari.

"Kalau sesuai kesepakatan ya, karena kita pegang PKS itu, namun dalam pelaksanaannya ada perubahan-perubahan," ucapnya.

Pilihan Editor: 4 Bos Raksasa Teknologi Kutuk Penembakan Donald Trump