TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan menghadapi situasi darurat akibat banjir. Hujan lebat yang turun terus menerus sejak Senin malam, 15 Juli 2024, membuat beberapa sungai meluap sekaligus,

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan genangan air yang melimpas ke pemukiman warga berasal dari Sungai Baliase di Kecamatan Mappideceng, Sungai Lampuawa dan Sungai Masapi di Kecamatan Sukamaju. Selain itu juga dari Sungai Kanjiro dan Sungai Patila di Kecamatan Bone-bone.

“Menyebabkan genangan air yang mencapai tinggi 60 hingga 70 sentimeter di beberapa titik pemukiman,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Merujuk catatan BNPB, wilayah terdampak banjir meliputi Desa Uraso di Kecamatan Mappideceng, Kelurahan Bone-bone, Desa Patila dan Desa Patoloan di Kecamatan Bone-Bone, Desa Bungadidi di Kecamatan Tana Lili, serta Kecamatan Sukamaju.

Menurut Muhari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Luwu Utara masih mengevakuasi warga lokal yang terjebak dalam banjir, dengan menggunakan perahu karet. Tim masih mendata jumlah korban terdampak, serta kerugian materi yang mencakup kerusakan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas pendidikan. Pemenuhan kebutuhan mendesak seperti tempat penampungan, makanan, dan perlengkapan lain untuk para pengungsi juga menjadi prioritas.

Meskipun hujan telah reda menjadi gerimis, kata Muhari, genangan air masih ada dan menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. "Jalan-jalan utama, termasuk bagian dari jalan nasional yang merupakan jalur vital Trans Sulawesi juga terdampak, menyulitkan aksesibilitas dan mobilitas warga," kata dia.

Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan turun di Kabupaten Luwu. BNPB mengimbau Pemerintah Luwu Utara agar menyiapkan antisipasi banjir susulan. Regulator lokal juga harus memperkuat sistem peringatan dini bersama BMKG. Ada juga saran terkait perbaikan infrastruktur drainase dan sungai.

"Tujuan utamanya adalah meminimalisir dampak bencana, melindungi nyawa, dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak," tutur Muhari.

Pilihan Editor: Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK