BNPB Siagakan Empat Helikopter untuk Tangani Karhutla Kaltim dan Bantu Modifikasi Cuaca di IKN

Minggu, 4 Agustus 2024 08:19 WIB

Pantauan udara karhutla di Kelurahan Sungai Parit, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, pada Sabtu, 13 April 2024) (Antara/ HO Pusdalops Kabupaten PPU)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiagakan empat helikopter untuk menangani bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan udara ini juga bertujuan untuk mendukung situasi kondusif kawasan ibu kota negara baru.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 2 Agustus 2024. Sebanyak dua armada baling-baling ini digunakan untuk pemantauan, sedangkan dua lainnya dikhususkan untuk satuan tugas udara pengeboman air atau water bombing.

“Kami menyiapkan dua unit helikopter untuk patroli dan dua lagi untuk water bombing,” ujar Suharyanto dikutip Tempo dari siaran pers. BNPB akan menambah armada helikopter apabila terjadi eskalasi kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur.

Kepala BNPB menambahkan helikopter patroli difungsikan untuk pemantauan apabila ada api di permukaan tanah. Sedangkan jika ada titik api, operasi water bombing akan dikerahkan. Namun, Suharyanto merekomendasikan penggunaan water bombing dilakukan apabila sudah tidak dapat dipadamkan lagi oleh operasi darat.

Selain dukungan armada udara, BNPB juga memberikan stimulan bantuan untuk wilayah Kalimantan Timur, berupa dana siap pakai, logistik dan peralatan.

Advertising
Advertising

Suharyanto menambahkan, pihak Provinsi Kalimantan Timur meminta ditambahkan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan karhutla. Hal tersebut mengingat adanya kawasan khusus, Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini BNPB mengidentifikasi enam provinsi prioritas karhutla, yaitu Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Merespons potensi bahaya karhutla, Pemerintah Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat di wilayahnya yang berlaku sampai dengan 30 November 2024.

Berdasarkan data BNPB, sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur pada priode Januari hingga Juli 2024 mencapai 9.148 titik. Daerah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Kepala BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan saat memasuki musim kemarau.

Dukungan kepada Otoritas IKN

Kunjungan Kepala BNPB ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menegaskan dukungannya pada penanggulangan bencana di kawasan IKN dan sekitarnya. BNPB memenuhi permintaan dukungan logistik dan peralatan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Bantuan tersebut difungsikan untuk penanganan banjir di wilayah penyangga, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. Kepala daerah di dua wilayah itu telah menetapkan status darurat dalam penanganan banjir.

Di samping dukungan logistik dan peralatan, BNPB mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan banjir. Berpusat di Bandar udara APT Pranoto, Kota Samarinda, operasi TMC dilakukan sepanjang 15 hingga 31 Juli 2024. Sebanyak 96.000 kilogram Natrium Cl sebagai bahan semai digunakan selama operasi udara tersebut.

Pilihan Editor: Mahasiswa UGM Kembangkan Obat Kanker dari Albumin Ikan Gabus

Berita terkait

Gempa Bandung: Ini yang Dibutuhkan Korban Menurut BNPB

9 jam lalu

Gempa Bandung: Ini yang Dibutuhkan Korban Menurut BNPB

Menurut BNPB, korban gempa Bandung membutuhkan bantuan seperti pakaian bayi, selimut, makanan pengganti ASI dan siap saji, tenda, matras, air mineral.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

9 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

13 jam lalu

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam pembukaan TC Timnas Indonesia di IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

14 jam lalu

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

17 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Jumlah Korban Tewas Akibat Banjir di Eropa Bertambah

19 jam lalu

Jumlah Korban Tewas Akibat Banjir di Eropa Bertambah

Air mulai naik di sejumlah titik area baru, bahkan di Republik Cek ada korban tewas. Ini adalah musibah banjir terburuk di Eropa dalam 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

23 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

1 hari lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

1 hari lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya