TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mempunyai pandangan berbeda atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang memuji kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut kelompok itu, pujian Jokowi atas kualitas udara IKN sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.

Seperti diketahui, Jakarta saat ini terbelit masalah polusi udara dan beban lingkungan yang berat, termasuk amblesan tanah. Kondisi Jakarta tersebut, Walhi menilai, selalu dijadikan justifikasi untuk pemindahan ibu kota negara.

"Terakhir Jokowi bilang udara di IKN bagus sekali, tidak seperti Jakarta, makanya pindah ke IKN itu pilihan yang tepat, karena Jakarta tidak layak huni dan sebagainya. Tinggalin aja lah, begitu kira-kira," kata Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar, dalam konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.

Sebelumnya, Jokowi membandingkan kualitas udara di IKN yang disebutnya jauh lebih baik daripada banyak kota besar di Indonesia. Bahkan lebih baik daripada Singapura. "Segar sekali," katanya antara lain saat membuka rapat kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin lalu.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, menanggapi pernyataan itu juga dengan kekhawatiran bahwa pemerintah sedang merusak kualitas udara di daerah tersebut. Menurutnya, dampak polusi dari pembangunan yang sedang dilakukan di sana bukan tidak mungkin akan mengantar kawasan IKN nantinya sama dengan Jakarta.

Pemerintah Indonesia saat ini, menurut Suci, seperti tidak belajar kepada sejarah kala pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sejak kemerdekaan 1945. Suci menyampaikan, di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977, pembangunan melibatkan masyarakat lokal, menggandeng pemikiran dan aspirasi masyarakat. Bahkan, karena keterlibatan masyarakat lokal, ada banyak tanah yang dihibahkan langsung untuk pembangunan Jakarta di 1960-1970 silam.

"Artinya perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam aspek membangun ibu kota. Bagaimana masyarakat itu sama-sama berkontribusi dan punya visi yang sama dengan pemerintah," kata Suci dalam konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.

Suci melihat, pembangunan IKN saat ini seperti menolak pemikiran dan aspirasi warga negara Indonesia. Akibatnya, banyak yang menduga hadirnya IKN ini sebenarnya bukan untuk masyarakat atau Indonesia secara umum, namun bertujuan sebagai bancakan untuk investasi semata.

"Begitu pula kalau kita saat ini bicara Jakarta, betapa Jakarta ditinggalkan. Tidak ada langkah konkret untuk pemulihan lingkungan yang sifatnya partisipatif, bersama-sama dengan masyarakat yang tinggal di dalam kota ini," ujar Suci memaparkan.

Pilihan Editor: WHO Kembali Tetapkan Status Darurat untuk Wabah Mpox, Apa Bedanya dari 2 Tahun Lalu?