TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat lokal. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, menyebut minimnya peluang dialog dengan pemerintah, ihwal IKN, suatu hari bisa merugikan masyarakat lokal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengembangan IKN dianggap berbeda dengan situasi di Jakarta yang dijadikan pusat pemerintahan usai kemerdekaan Indonesia pada 1945. Menurut Suci, Gubernur Jakarta periode 1966-1977, Ali Sadikin, mengutamakan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat lokal.

“Artinya ada keterlibatan masyarakat lokal dalam membangun sebuah daerah," kata Suci saat konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Lantaran diberi kesempatan untuk berdialog, Suci menyebut masyarakat Jakarta di masa silam rela memberikan tanah untuk pembangunan ibu kota negara. Situasi itu dianggap tak tampak di IKN, karena masyarakat lokal tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Risikonya, Suci meneruskan, adalah perbedaan visi antara masyarakat Kalimantan Timur dengan regulator IKN.

“Apakah akan sampai pada wujud visi yang sama? Dari situ saja kita sudah mulai meragukannya. Atau mungkin hanya bacaan untuk investasi saja," tutur dia.

Selain soal partisipasi publi, para anggota Walhi juga mempunyai pandangan berbeda mengenai kualitas udara di IKN yang sebelumnya dipuji oleh Presiden Joko Widodo. Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar, menyebut pujian itu dianggap sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.

“Terakhir Jokowi bilang udara di IKN bagus sekali, tidak seperti Jakarta, makanya pindah ke IKN itu pilihan yang tepat, karena Jakarta tidak layak huni dan sebagainya,” tutu dia dalam konferensi pers Walhi yang sama.

Seperti diketahui, Jakarta saat ini terbelit masalah polusi udara dan beban lingkungan yang berat, termasuk amblesan tanah. Kondisi Jakarta tersebut, Walhi menilai, selalu dijadikan justifikasi untuk pemindahan ibu kota negara.

Jokowi sebelumnya membandingkan kualitas udara di IKN dengan banyak kota besar di Indonesia. Udara di IKN bahkan dinilai lebih baik daripada Singapura. "Segar sekali," katanya saat membuka rapat kabinet paripurna perdana di IKN, pada 12 Juli lalu.

Pilihan Editor: WHO Kembali Tetapkan Status Darurat untuk Wabah Mpox, Apa Bedanya dari 2 Tahun Lalu?