Penarikan Peneliti BRIN ke Pusat Awal Januari 2025, Periset Daerah Salurkan Aspirasi ke DPR

Jumat, 25 Oktober 2024 07:56 WIB

Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kawasan Kerja Bersama (KKB) Medan, Naniek Harkantiningsih, mengatakan belum ada perubahan rencana soal pemindahan periset di daerah-daerah ke homebase pusat.

“Tidak ada yang berubah, per tanggal 2 Januari 2025 sudah harus di pusat,” kata salah satu peneliti ketika dihubungi Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.

Hal itu dia konfirmasi usai melakukan rapat internal dari pusat risetnya. “Pimpinan hanya menyampaikan hasil rapat semalam dengan seluruh para kepala riset dan Kepala BRIN,” katanya.

Sejumlah peneliti atau periset BRIN di daerah menolak kebijakan sentralisasi riset. Bahkan, mereka sudah mulai melakukan perlawanan dengan cara elegan. “Kami juga mencoba menyampaikan aspirasi ke anggota DPR,” tutur peneliti itu.

Sebelumnya, para peneliti BRIN mengaku resah dengan arahan penataan SDM periset yang diumumkan oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada 7 Oktober 2024 lalu. Jika para peneliti di daerah menolak pindah dari domisilinya saat ini, mereka diberi pilihan pindah ke BRIN daerah (pemda) dengan jabatan fungsional tetap sebagai periset, kembali ke kementerian/lembaga asal dengan alih jabatan fungsional selain periset, atau mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Advertising
Advertising

Para peneliti BRIN KKB Medan menilai kebijakan atau arahan ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja penelitian yang telah dibangun selama ini. Mereka menekankan bahwa keberadaan para peneliti di daerah sangat penting untuk menjaga relevansi penelitian dengan konteks lokal.

Pilihan Editor: Unpam Miliki 102 Ribu Mahasiswa dan Prabowo Butuh Percepatan Transisi Energi Bersih di Top 3 Tekno

Berita terkait

Peneliti BRIN Daerah Sebut Konsep Desentralisasi Lokasi Periset Lebih Positif, Ini Alasannya

32 menit lalu

Peneliti BRIN Daerah Sebut Konsep Desentralisasi Lokasi Periset Lebih Positif, Ini Alasannya

Menurut peneliti BRIN, konsep desentralisasi lokasi periset lebih positif dibandingkan sentralisasi lokasi periset di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Periset BRIN Makassar Tolak Sentralisasi Riset, Usulkan Homebase Regional

5 jam lalu

Periset BRIN Makassar Tolak Sentralisasi Riset, Usulkan Homebase Regional

Para peneliti menolak kebijakan sentralisasi riset yang diumumkan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Mulai Bekerja Pekan Depan, Tunggu Menteri Selesai Pembekalan di Magelang

16 jam lalu

Komisi I DPR Mulai Bekerja Pekan Depan, Tunggu Menteri Selesai Pembekalan di Magelang

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyebut komisinya akan mulai rapat dengan mitra kerjanya pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

23 jam lalu

Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Libur 3 Hari saat Pilkada 2024 supaya Fokus Nyoblos

23 jam lalu

DPR Minta Libur 3 Hari saat Pilkada 2024 supaya Fokus Nyoblos

Wakil Ketua Baleg DPR, Iman Sukri, mengungkapkan adanya usulan dari anggota dewan untuk libur selama tiga hari saat Pilkada 2024 serentak.

Baca Selengkapnya

Kisah Keluarga Dini Sera Menang Lawan Kongkalikong Hakim dan Ronald Tannur

1 hari lalu

Kisah Keluarga Dini Sera Menang Lawan Kongkalikong Hakim dan Ronald Tannur

3 hakim yang menangani kasus Gregorius Ronald Tannur ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan suap.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja

1 hari lalu

Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja

Badan Aspirasi Masyarakat DPR akan segera siap bekerja menampung aspirasi warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca Selengkapnya

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

1 hari lalu

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.

Baca Selengkapnya

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

1 hari lalu

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).

Baca Selengkapnya

Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa

1 hari lalu

Dema Justicia FH UGM Merilis Catatan Kritis 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Rapor Merah Sang Raja Jawa

Pada 20 Oktober 2024, saat pelantikan Prabowo-Gibran, Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dema Justicia FH UGM merilis catatan kritis untuk Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya