TEMPO Interaktif, Australia – Sebuah penelitian dari Adelaide Environment Institute di Australia mematahkan teori bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu negara, maka negara itu diharapkan dapat menerapkan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan.
Penelitian yang dipimpin Professor Corey Bradshaw, Director of Ecological Modelling di Adelaide Environment Institute menyebutkan tingkat sosial ekonomi suatu negara yang diukur dengan variabel jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan kualitas pemerintahan bukanlah unsur yang menentukan baik buruknya lingkungan di negara itu.
Penelitian yang telah dipublikasikan secara online dan melalui jurnal ilmiah PLoS ONE ini menyebutkan sepuluh negara dengan kondisi lingkungan yang buruk alias tercemar. Sepuluh negara itu adalah Brazil, Amerika Serikat, Cina, Indonesia, Jepang, Meksiko, India, Rusia, Australia dan Peru.
Indikator yang digunakan Bradshaw antara lain, hilangnya sumber daya atau kekayaan hutan, tidak adanya konservasi lingkungan, penangkapan ikan dan kekayaan laut yang sembarangan, pencemaran air, besarnya emisi gas buang dan ancaman terhadap binatan dan tumbuhan langka atau yang hampir punah.
“Penelitian ini dilakukan secara konprehensif dengan memisahkan tolok ukur tingkat sosial ekonomi masyarakat. Hanya menggunakan data lingkungan,” kata Bradshaw.
Menurut dia, terjadinya krisis lingkungan disebabkan manusia yang terlalu banyak mengeksplorasi sumber daya alam. Buktinya, kata Bradshow, semakin berkurangnya tempat hidup atau habitat bagi spesies binatang atau tumbuhan tertentu.
Selain meneliti tentang negara yang memiliki kondisi lingkungan terburuk, Bradshaw juga meneliti sepuluh negara yang paling sedikit sumber daya alamnya. Negara-negara itu adalah Singapura, Korea, Qatar, Kuwait, Jepang, Thailand, Bahrain, Malaysia, Filipina dan Belanda.
Rini K | Sciencedaily
Berita terkait
BRIN Berikan Nurtanio Award ke Ahli Penerbangan & Antariksa Profesor Harijono Djojodihardjo
26 November 2023
BRIN memberikan penghargaan tertinggi kepada periset Indonesia yang berprestasi, dan kepada tokoh yang telah memberikan andil kemajuan iptek.
Baca SelengkapnyaJokowi Dorong Generasi Muda Kuasai Iptek Dibarengi Budi Pekerti
19 Agustus 2023
Jokowi mendorong pelajar Muhammadiyah untuk memiliki kemampuan iptek dan juga budi pekerti yang baik
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 3 Acuan Penting Menuju Visi Indonesia Emas 2045
15 Juni 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi membeberkan tiga hal penting yang menjadi acuan menuju visi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.
Baca SelengkapnyaMemahami Globalisasi serta Dampak Negatif dan Positifnya
10 Desember 2022
Dengan adanya globalisasi, segala aktivitas manusia semakin mudah. Namun lihat juga dampak negatif dan positifnya.
Baca SelengkapnyaDi Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis
3 Desember 2022
Jokowi meminta para guru memastikan anak didiknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
Baca SelengkapnyaSiti Fauziah Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek dan Lestarikan Budaya
25 November 2022
MPR membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh elemen bangsa termasuk para mahasiswa untuk berkunjung dan mendapatkan semua informasi.
Baca SelengkapnyaBRIN Anugerahkan Habibie Prize 2022 kepada Empat Ilmuwan
10 November 2022
Penghargaan Habibie Prize 2022 diberikan pada empat ilmuwan yang memberikan kontribusi di bidang iptek dan inovasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek
4 November 2022
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional
20 April 2022
Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Baca SelengkapnyaPraktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia
20 April 2022
Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia
Baca Selengkapnya