Televisi Kusrin Terima Hak Merek dari Menteri Yasonna

Reporter

Kamis, 25 Februari 2016 13:20 WIB

Perakit televisi asal Karanganyar, Muhammad Kusrin berpose dengan casing televisi di bengkel kerjanya, 27 Januari 2016. Setelah populer, Kusrin dilirik oleh perusahaan jamu untuk menjadi bintang iklan. TEMPO/Amad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan sertifikat pendaftaran merek Maxreen kepada perakit televisi tabung, Muhammad Kusrin, di gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016. Kusrin yang memakai batik cokelat menerima sertifikat yang dibungkus dengan bingkai.

Menurut Yasonna, Kusrin harus terus berkreasi dan tidak malah berhenti setelah menerima hak merek. "Saya bayangkan sepuluh tahun mendatang Maxreen setara dengan Toshiba," kata Yasonna memberi sambutan.

Ia mengatakan dunia maju karena kreativitas. Karena itu perlindungan kekayaan intelektual dan kreasi, katanya, adalah modal utama negara maju. "Tanpa perlindungan hak cipta, dengan mudahnya orang membajak dan mencuri (ide)," ujarnya.

Menurut dia, kreasi tidak maju karena tidak ada insentif. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ahmad M. Ramli mengatakan pihaknya selalu mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Mendapat dukungan pemerintah, Kusrin gembira. Apalagi nama Maxreen berasal dari namanya, Mas Rin. "Saya makin mantap untuk berkreasi," kata Kusrin kepada wartawan seusai acara.

Selain menyerahkan hak merek kepada Kusrin, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menghapus merek Mendoan. Merek ini mendapat keberatan dari warga Banyumas, Jawa Tengah. "Polemik itu akan berakhir dan pemilik hak secara sukarela meminta penghapusan hak merek Mendoan," ujar Ahmad Ramli.

Di acara yang sama, penyanyi Ikke Nurjanah juga mendapatkan surat izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif, yakni Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI). "ARDI sudah dapat beroperasi," kata Ahmad Ramli.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

5 hari lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

9 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

9 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

12 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

12 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

12 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

13 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

32 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

34 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

34 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya