TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Taswanda Taryo mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang pertama kali di suatu negara penuh dengan permasalahan politik. "Hampir di semua negara, pembangunan PLTN yang pertama penuh dengan masalah politik. Baik itu di Korea maupun India," ujar Taswanda dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 September 2016.

Permasalahan politik yang dimaksud adalah tarik ulur jadi atau tidaknya pembangunan PLTN oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, kata dia, komitmen pemerintah terhadap pembangunan PLTN sangat penting. "Di Korea Selatan, misalnya, Presidennya yang langsung turun tangan".

Pembangunan PLTN juga harus dilakukan dengan penuh komitmen karena menyangkut masalah keselamatan dan jaminan keamanan. Karena itu, jaminan pemerintah sangat penting. "Kami sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, dan beliau minta disiapkan peta jalan, rinciannya, dan berapa biayanya. Kami sedang menyiapkan itu," ucap Taswanda.

Beberapa persiapan yang dilakukan meliputi sumber daya manusia, penguasaan teknologi, lokasi, peta jalan, kajian dampak sosial, budaya, dan ekonomi, serta melakukan edukasi pada masyarakat.

Untuk pembangunan PLTN, dia menyebutkan, dibutuhkan dana Rp 2 triliun ditambah Rp 230 miliar untuk pendampingan atau jaga-jaga.

Pembangunan PLTN sangat diperlukan untuk menekan besarnya biaya energi yang selama ini sebagian besar merupakan energi fosil. Sepanjang rentang 2011 hingga 2013, Batan telah melakukan studi lokasi PLTN di Bangka Belitung, dan wilayah tersebut dinyatakan layak sebagai lokasi pembangunan PLTN.

Berdasarkan hasil Rencana Umum Energi Nasional, nuklir menjadi pilihan terakhir. Hal itu mencakup beberapa langkah, yakni membangun reaktor daya riset dan laboratorium reaktor sebagai tempat ahli nuklir berekspresi, berinteraksi, dan berkarya, serta memberikan dukungan untuk pelaksanaan riset terkait, juga mendorong kerja sama internasional agar selalu mengikuti kemajuan teknologi.

ANTARA