TEMPO.CO, Jakarta - Program Ujung Kulon WWF Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama dengan enam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai komitmen mendukung Rencana Aksi Masyarakat (RAM) dari kajian penghidupan berkelanjutan (Sustainable Livelihood Assessment/SLA) yang telah dilakukan di 12 desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Baca: Libur Akhir Pekan ke Pandeglang Banten, Pilih 3 Wisata Berikut
"Komitmen konservasi WWF Indonesia tidak hanya fokus pada spesies. Kami juga sangat berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan taman nasional," ujar Ujung Kulon Site Manager WWF Indonesia Kurnia Khairani, Senin, 8 April 2019.
Wilayah penyangga TNUK mempunyai peran penting dalam menjaga dan melestarikan hutan. Enam OPD tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Dinas Pariwisata.
Contohnya, kata Kurnia, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan sekolah lapangan dan kajian penghidupan berkelanjutan. Kurnia menganggap masyarakat bukan hanya sekedar warga yang tinggal di kawasan saja, tapi juga sebagai mitra dan pelaku utama konservasi.
"Melalui SLA dan Sekolah Lapangan, pesan-pesan konservasi berbasis penghidupan berkelanjutan menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus dapat menjaga kawasan agar tetap lestari," kata Kurnia.
SLA menghasilkan rencana aksi masyarakat dan diterjemahkan ke dalam enam kegiatan sekolah lapangan, yakni Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis (SLPE), Sekolah Lapangan Agroforestri (SLAF), Sekolah Lapangan Lumbung Pangan Hidup (SLLPH), Sekolah Lapangan Pengelolaan Ternak Kerbau (SLPTK), Sekolah Lapangan Madu, dan Sekolah Lapangan Mangrove.
"WWF Indonesia bertahun-tahun melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar wilayah kerjanya, terutama yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Kami sangat siap untuk terus memegang komitmen ini, di masa sekarang dan masa mendatang," tutur Director for Wildlife, Sumatera, Ujung Kulon dan Ciliwung WWF Indonesia Suhandri.
Dukungan terhadap rencana aksi masyarakat 12 desa penyangga itu juga ditunjukkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara enam OPD Kabupaten Pandeglang dan WWF Indonesia. Diharapkan lokakarya dan penandatanganan itu dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain.
