Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Pakar Keamanan Siber Melihat Pembobolan Data Polri oleh Hacker

image-gnews
Ilustrasi hacker. mic.com
Ilustrasi hacker. mic.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hacker yang mengaku bertindak individual dari Brasil mengklaim telah membocorkan data Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Data yang dibocorkan memuat sejumlah besar nama dan identitas anggota Polri beserta jenis pelanggaran yang dilakukan.

Masih ada dua tautan lain yang disertakan, yang masing-masing harus diunduh sebesar 10,27 MB. "Bocoran ini berisi informasi personal dan kredensial dari para pekerja Polri dan orang-orang yang terlibat bersama Polri," katanya dalam sebuah akun Twitter bernama @son1x666 pada Rabu sore, 17 November 2021.

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memberi beberapa catatannya atas klaim tersebut. Pertama, Alfons mengatakan, hacker boleh mengaku berasal dari Brasil. Namun, kata dia, di internet tidak bisa percaya begitu saja dengan pengakuan seseorang. “Apalagi hacker,” ujar dia saat dihubungi, Kamis, 18 November 2021.

Kedua, menurut Alfons, jika melihat pembobolan yang sudah terjadi, peretasan itu harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Alasannya, tujuan si hacker sudah bukan meretas dan memperlihatkan kelemahan untuk diperbaiki, melainkan sudah merusak dan membocorkan informasi sensitif yang dapat membahayakan petugas kepolisian.

Dia juga meminta agar peretasan itu segera diteliti untuk memastikan kemungkinan adanya motif lain. “Kemungkinan besar bukan sekedar peretas, tapi sudah memiliki tujuan tertentu dan ingin menimbulkan kerusakan di Indonesia,” tutur Alfon menambahkan.

Catatan senada diberikan Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, Pratama Persadha. Ia menyarankan agar Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya supaya bisa lebih meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dan memperkuat sistemnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, kata Pratama, Polri berkali-kali diretas. Mulai dari diubah tampilannya (deface), diretas untuk situs judi online, hingga pencurian basisdata personelnya.

Bahkan, menurut dia, sampai sekarang basisdata personel Polri masih dijual di forum internet RaidForum. Pada forum tersebut juga diberikan sampel data untuk bisa di-download dengan gratis.

"Kemungkinan besar serangan kali ini sebagai salah satu bentuk hacktivist (hacker) sambil mencari reputasi di komunitas dan masyarakat, ataupun untuk melakukan perkenalan tim hacking-nya," katanya seperti dikutip dari ANTARA.

Baca juga:
Hacker Mata-mata Cina Diduga Susupi Jaringan BIN dan 9 Lembaga Negara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

3 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.


Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

6 jam lalu

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Dirreskrimum Polda Metro Jaya) menggelar konferensi pers tentang pengungkapan tindak pidana pembegalan seorang calon siswa (casis) Polri berinisial SMR di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.


Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

7 jam lalu

DPO pembunuh Vina, Pegi alias Perong. FOTO/Instagram/humaspoldajabar
Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.


Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

9 jam lalu

Direktur Polairud Polda Bali Kombes Ponadi menyiapsiagakan dua kapal dan tiga helikopter untuk amankan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Foto: Humas Polri
Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.


Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

22 jam lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

1 hari lalu

Ilustrasi petugas bea cukai di bandara. Foto : Bea Cukai
Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.


Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

1 hari lalu

Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor Tempo di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Perhutanan Sosial Indonesia Jadi Contoh Mitigasi Iklim Berbasis Masyarakat

2 hari lalu

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto (kedua dari kanan) dalam forum World Bank Land Conference di Washington, D.C, Amerika Serikat, Senin 13 Mei 2024. (TEMPO/BAGJA HIDAYAT)
Perhutanan Sosial Indonesia Jadi Contoh Mitigasi Iklim Berbasis Masyarakat

Bank Dunia menggelar Konferensi Lahan 2024 yang mengangkat topik perhutanan sosial sebagai penopang manajemen lahan dan ketahanan iklim.


Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

2 hari lalu

Armia Fahmi yang saat ini menjabat Wakapolda Aceh telah mendaftar ke Partai Aceh (PA) sebagai bakal calon Bupati Aceh Tamiang. Foto: Istimewa
Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.