Wajib Jilbab di Sekolah Negeri, Dosen UM Surabaya Sebut Strategi Populis Gaet Mayoritas

Reporter

Editor

Devy Ernis

Siswa saat mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan prokes ketat di masa pandemi Covid 19 di SDN Cipayung 02, Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022. Penghentian sementara PTM akan diberlakukan selama tujuh hari atau lima hari tergantung tingkat penyebaran Covid-19 di sekolah masing-masing. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah SMA Negeri di  Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perhatian usai seorang siswi melapor bahwa dirinya dipaksa pakai jilbab. Perdebatan tentang jilbab di sekolah negeri bukan sesuatu yang baru. Beberapa tahun lalu, perdebatan serupa pun mengemuka juga di Yogyakarta, Banyuwangi, Jakarta, dan beberapa wilayah di Indonesia.

Dari semua hasil perdebatan tersebut selalu berujung pada ungkapan permohonan maaf pihak sekolah negeri atau pencabutan aturan terkait keharusan penggunaan jilbab. Radius Setiyawan, Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan sekolah negeri sebagai arena bertemunya etnis, ras, dan agama kerap kali menjadi arena pertarungan identitas. Menurut dia, selalu ada usaha untuk mewajibkan penggunaan jilbab di sebuah institusi pendidikan yang berujung pada perdebatan. 

"Perdebatan kerap hadir dipicu oleh usaha memaksakan penggunaan jilbab untuk siswi yang merasa tidak menjadi bagian dari identitas tersebut,” jelas Radius dikutip dari laman UM Surabaya pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Dia mengatakan dalam kasus tersebut, negara perlu hadir baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna memastikan tidak ada paksaan dalam penggunaan atribut tertentu. "Negara perlu memastikan hal tersebut karena sekolah sejatinya adalah ruang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” kata Radius yang merupakan pengajar mata kuliah Cultural Studies.

Menurutnya, pemimpin daerah kerap kali tak berdaya menghadapai hal tersebut. Sebab, kata dia, yang menjadi pertimbangan adalah aspek politik. Ia mencontohkan soal usaha kepala daerah memperoleh simpati publik atas warga mayoritas. "Strategi populis yang kerap kali terjadi, sehingga tidak heran banyak kepala daerah bersikap ambigu atas kebijakan tersebut," ujarnya.

Radius menegaskan sekolah harus mengedepankan moral intelektual. Memastikan tidak ada pemaksaan soal tersebut menjadi penting. "Tentunya hal tersebut juga berlaku bagi siswa yang ingin menggunakan jilbab di lingkungan yang tidak menggunakan jilbab. Negara harus memastikan juga tidak ada larangan tersebut,” kata Alumnus Kajian Budaya dan Media UGM tersebut.

Baca juga: Kisah Siswa yang Dipaksa Pakai Jilbab SMA Negeri 1 Bantul






Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

10 hari lalu

Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

Muhammadiyah DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah, memanfaatkan air secara baik dan bijak.


Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

18 hari lalu

Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

Sejumlah kader PAN di Lumajang hengkang ke Partai Ummat.


Alumnus UGM Terpilih Jadi 20 Inovator Muda Terbaik Dunia di James Dyson Award

21 hari lalu

Alumnus UGM Terpilih Jadi 20 Inovator Muda Terbaik Dunia di James Dyson Award

Fajar Sidik Abdullah Kelana, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) dinobatkan sebagai 20 insinyur dan inovator muda terbaik tingkat dunia.


Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

24 hari lalu

Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Gus Yahya menyebut PBNU belum menentukan sikap soal sistem Pemilu ini. Adapun ia menyerahkan kepada pihak yang terlibat ihwal urusan ini.


2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

25 hari lalu

2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

Usulan Muhammadiyah soal proporsional tertutup ini dimaksudkan untuk mengurangi kanibalisme politik. Juga agar money politics bisa berkurang.


Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

25 hari lalu

Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Muhammadiyah mengatakan berbagai dalih untuk menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden tidak punya dasar yang kuat.


Bertanding Tak Pakai Jilbab, Atlet Catur Asal Iran Berlindung ke Spanyol

25 hari lalu

Bertanding Tak Pakai Jilbab, Atlet Catur Asal Iran Berlindung ke Spanyol

Atlet catur perempuan asal Iran tak berani pulang ke kampung halaman setelah nekat bertanding tanpa memakai jilbab di turnamen internasional.


Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

26 hari lalu

Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

Sejumlah kelompok dan elemen masyarakat secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ajak NU dan Muhammadiyah Rukun

30 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ajak NU dan Muhammadiyah Rukun

Zulkifli Hasan mengajak Muhammadiyah dan NU selalu bisa berkumpul duduk satu panggung mengerjakan hal-hal yang produktif sehingga Indonesia bisa maju.


Polemik Pernyataan Luhut soal OTT KPK, Haedar Nashir: Yang Kurang Disempurnakan, Jangan Malah Dikurangi

30 hari lalu

Polemik Pernyataan Luhut soal OTT KPK, Haedar Nashir: Yang Kurang Disempurnakan, Jangan Malah Dikurangi

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons pernyataan Luhut perihal OTT KPK yang disebut hanya membuat citra Indonesia jadi jelek