Pegawai BRIN Ancam Warga Muhammadiyah, Apa Fungsi dan Tugas BRIN

TEMPO.CO, Jakarta - BRIN sedang ramai dibicarakan di media sosial karena munculnya unggahan ancaman kepada warga Muhammadiyah yang diduga dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin di Facebook yang diunggah pada Ahad, 23 Maret 2023. Komentar Andi itu bermula dari unggahan sesama peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin, mengenai perbedaan penentuan 1 Syawat 1444 Hijriah atau penentuan Idul Fitri antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Akibat unggahan tersebut masyarakat bertanya-tanya, apa sajakah tugas dan fungsi BRIN?

Dasar Hukum BRIN

Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) didirikan atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2019. Mengusung beberapa visi dan misi, yaitu:

1. Peningkatan kapabilitas IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), budaya riset, dan penciptaan inovasi melalui kemajuan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) IPTEK, penguatan transformasi ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan sebagaimana budaya IPTEK untuk meningkatkan daya saing.
2. Peningkatan pengelolaan pemerintahan bersih, efektif, dan juga terpercaya.

Pada mulanya, BRIN menjadi satu dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun semenjak dikeluarkan Perpres No. 33 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Mei 2021, BRIN secara efektif menjadi satu-satunya lembaga penelitian nasional. 

Artinya, LIPI (peleburan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), dan LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) bergabung dalam BRIN. Integrasi tersebut didasarkan oleh Perpres No. 78 Tahun 2021 dan Peraturan BRIN No. 1 Tahun 2021.

Struktur BRIN

Kursi kepemimpinan BRIN diisi oleh beberapa jabatan, diantaranya:

1. 10 pejabat pimpinan tinggi madya (JPT).
2. 45 pejabat tinggi pratama (eselon II).
3. Inspektur, 41 Direktur, dan juga 1 Direktur Politeknik.

Tugas BRIN

Menurut Perpres No. 74 Tahun 2019, tugas BRIN meliputi menjalankan riset, mengembangkan, mengkaji dan menerapkan, serta integrasi invensi dan inovasi. BRIN juga berperan dalam kegiatan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap implementasi tugas dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Pada Perpres No. 78 Tahun 2021 Pasal 3 yang disahkan pada 24 Agustus 2021 menjelaskan tugas utama BRIN. Yakni membantu presiden dalam bidang penelitian, penyelenggaraan ketenagakerjaan dan keantariksaan nasional.

Fungsi BRIN

Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 74 Tahun 2019, selain tugas BRIN, lembaga tersebut juga melaksanakan fungsinya yang terdiri dari:

1. Pengarahan dan sinergitas dalam susunan agenda, program, anggaran, serta sumber daya IPTEK bidang riset, pengembangan, pengamatan, dan penerapan.
2. Perumusan dan pengesahan regulasi standar mutu lembaga penelitian, SDM, sarana prasarana riset, penguatan inovasi, pengembangan teknologi, penguasaan teknologi, penguatan audit teknologi, perlindungan terhadap HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), percepatan penguasaan, serta implementasi dan pertumbuhan riset dan teknologi.
3. Koordinasi sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Penyusunan rancangan induk ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Tindakan perlindungan kekayaan intelektual dan eksploitasinya sebagai hasil penemuan dan inovasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Fungsi BRIN selanjutnya berkaitan dengan penetapan kewajiban penyerahan dan pengumpulan seluruh data primer dan hasil penelitian, pengembangan, evaluasi, dan penerapan.
7. Menentukan kualifikasi profesi peneliti, insinyur, dan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi.
8. Memfasilitasi pertukaran informasi iptek antara bagian-bagian lembaga IPTEK.
9. Penyelenggaraan Sistem Informasi IPTEK Nasional.
10. Pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Izin untuk melakukan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berisiko dan berbahaya, dengan memperhatikan standar dan peraturan yang berlaku secara nasional hingga internasional.
12. Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Fungsi BRIN berikutnya meliputi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan, sumber daya, penelitian dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Memberikan izin tertulis untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, perusahaan asing, dan WNA (Warga Negara Asing) di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Mengeluarkan izin tertulis untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi seluruh unsur organisasi BRIN.
17. Pengelolaan barang/aset pemerintah yang menjadi tanggung jawab BRIN.
18. Pemantauan pelaksanaan tugas BRIN.

Itulah sederet tugas dan fungsi BRIN yang diatur dalam peraturan presiden. Meskipun pembentukannya menemui sejumlah kontra, hasil rombak beberapa lembaga ilmu pengetahuan nasional tersebut menjadi satu-satunya institusi riset di Indonesia.

Pilihan editor: BRIN Disorot Setelah Anggotanya Mengancam Muhammadiyah, Berikut Profil Badan Riset Ini

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA