TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan 4.197 calon siswa yang dibatalkan kepesertaannya untuk mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK di Jawa Barat merupakan akumulasi dari proses PPDB sejak awal hingga dinyatakan ditutup. Sejak awal proses, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data calon peserta didik.
“Dari awal sampai itu memang terdapat, misalnya dari KK yang tidak tersambung dengan sistem yang ada di Disdukcapil, kami tidak bisa menyebut itu asli atau tidak misalnya, karena itu tetap kami tolak. Kemudian titik koordinat, tentang DTKS-nya, nilai rapor. Dari yang terindikasi berbagai hal tadi, itulah yang jumlahnya 4.791 itu,” kata Wahyu saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Juli 2023.
Wahyu mengatakan calon siswa yang dinyatakan batal tersebut digugurkan dari proses PPDB yang tengah dijalaninya. “Jadi pada saat mereka tidak memenuhi ketentuan di berbagai yang tadi, bisa jdi karena kartu keluarga, bisa jadi karena rapor, nilai prestasi, DTKS, dan lain-lain; pada saat mereka tidak sesuai dengan jalur yang pada saat dipilih itu mereka otomatis tidak bisa mengikuti proses PPDB kecuali dengan jalur yang dipilih itu,” kata dia.
Wahyu mencontohkan, calon peserta yang persyaratannya diketahui curang saat mengikuti PPDB gelombang pertama, yakni di jalur nilai rapor atau jalur prestasi maka yang bersangkutan gugur di proses tersebut. Begitu juga jika terjadi pada peserta yang diketahui curang saat mengikuti proses PPDB gelombang dua, yakni lewat jalur zonasi.
“Misalnya pada saat tahap dua pakai kartu keluarga, ternyata pada saat kami proses verifikasi QR Code itu tidak terdaftar, tidak tersambung dengan sistem yang ada di Disdukcapil, pada saat tidak tersambung itu kita tolak. Kita tidak bisa ikutkan dalam proses yang zonasi,” kata Wahyu.
Peserta yang dibatalkan kepesertaannya dalam proses PPDB tahap 1 masih memungkinkan untuk mengikuti tahap selanjutnya, yakni zonasi. Sementara yang dibatalkan pada saat proses PPDB tahap 2, yakni jalur zonasi tidak punya pilihan lain selain mencari sekolah di luar sekolah negeri.
“Dan itu sudah dipahami oleh pihak orang tua, karena itu sebuah proses, bahwa masuk SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi selalu ada proses itu sehingga bisa mengikuti sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta,” kata Wahyu.
Menurut Wahyu, pembatalan kepesertaaan tersebut sudah menjadi sanksi bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan. “Dari kami pembatalan saja. Tapi kalau dari sisi misalnya Disdukcapil, misalnya karena Kartu Keluarga dinyatakan tidak benar itu bukan ranah kami. Jadi aritnya ketika dia tidak bisa melanjutkan lagi proses artinya itu sudah menjadi sanksi,” ujarnya.
Wahyu mengatakan tidak bisa memastikan nasib lebih dari 4 ribu siswa yang kepesertaanya dibatalkan tersebut. “Bisa jadi ada yang masuknya ke SMA, SMK, MA, bahkan ke pesantren, boarding school. Jadi saya tidak bisa menyatakan, mengklaim bahwa 4.791 ini semuanya masuk ke SMA/SMK negeri maupun swasta karena alur pendidikan bisa di mana saja,” kata dia.
Menurut Wahyu, orang tua siswa sudah memahami bahwa daya tampung sekolah negeri terbatas sehingga jika tak dapat sekolah negeri harus mencari alternatif sekolah lainnya. Untuk PPDB selanjutnya, ia menyarankan agar orang tua mengikuti prosesnya tanpa perlu melakukan kecurangan.
“Kami menghaturkan terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah negeri atau sekolah yang diselenggarakan pemerintah, namun demikian, prosesnya mari kita sama-sama lakukan dengan proses yang benar," kata Wahyu.
Pilihan Editor: Ribuan Pendaftar PPDB Jabar Ditolak, DIsdik: Ada Ketidaksesuaian Dokumen Hingga Bukti Prestasi
