Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Momen COP28: Kampanye Krisis Iklim Lewat Kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi

image-gnews
Suasana di ruang pameran kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi dalam rangka merespons momen konferensi krisis iklim dunia COP28. Kegiatan ini hasil kolaborasi dari Greenpeace, Iklimku dan Sejauh Mata Memandang di Taman Literasi Blok M, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023. (Greenpeace)
Suasana di ruang pameran kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi dalam rangka merespons momen konferensi krisis iklim dunia COP28. Kegiatan ini hasil kolaborasi dari Greenpeace, Iklimku dan Sejauh Mata Memandang di Taman Literasi Blok M, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023. (Greenpeace)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace, Iklimku dan Sejauh Mata Memandang berkolaborasi untuk mengadakan kampanye krisis iklim dengan tajuk Berhenti Basa Basi Buat Bumi. Kegiatan tersebut berlangsung di depan Taman Literasi, Blok M, Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023.

Kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi ini juga bertepatan dengan momen konferensi iklim dunia atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Kegiatan dimulai dengan sesi diskusi iklim, lalu berlanjut kepada presentasi pameran foto dampak krisis iklim.

Pengkampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan dampak krisis iklim sangat nyata dan berada di depan mata. Menurutnya, pelbagai alasan untuk tetap melanggengkan tindakan perusakan iklim tidak bisa lagi didiamkan.

Laju krisis iklim di Indonesia dianggap oleh Adila tidak selaras dengan klaim Presiden Joko Widodo saat KTT Perubahan Iklim PBB COP 28 Jumat 1 Desember 2023 lalu. Sebab, berdasarkan ENDC Indonesia, sektor energi diproyeksikan bakal menjadi penyumbang emisi terbesar di tahun 2023, sebesar 58 persen.

"Jadi sebenarnya kami juga agak bingung maksud dari Presiden Joko Widodo yang menilai jika Indonesia sudah melakukan upaya yang kuat untuk menangani krisis iklim, terutama pengurangan dampak emisi," kata Adila kepada Tempo seusai diskusi kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi.

Jika memang Indonesia berkomitmen untuk menghentikan krisis iklim, menurut Adila, seharusnya sudah ada upaya transisi energi dan mengakhiri penggunaan batu bara sebagai sumber listrik di Indonesia.

Adila menilai pemerintah Indonesia terkesan abai dan menganggap peralihan energi dari batu batu ke alternatif yang lain sangat sulit. Padahal, energi batu bara dinilainya lebih mahal ongkos produksinya dibanding energi matahari atau angin yang lebih murah. Ditambah lagi, pada 2020 Indonesia masuk menjadi lima negara terbanyak penyumbang emisi gas rumah kaca di dunia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saran terdekat dari kami adalah mari segera mengakhiri penggunaan energi batu bara sebagai sumber listrik kita dan segera beralih ke energi terbarukan," ujar Adila di ruang pameran foto Berhenti Basa Basi Buat Bumi.

Berangkat dari permasalahan iklim yang kini terjadi di dunia dan khususnya Indonesia, Adila bersama Iklimku dan Sejauh Mata Memandang ingin menyampaikan kepada publik bahwa krisis iklim tersebut sangat berdampak pada sektor utama, yaitu komoditas pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

Pengamatan Tempo di kegiatan Berhenti Basa Basi Buat Bumi tersebut, tampak foto-foto dampak krisis iklim dipajang di ruang pameran. Mayoritas foto tersebut menceritakan lahan petani yang kering dan ditumbuhi hama akibat krisis iklim.

Ketika ditelusuri lebih jauh, foto-foto tersebut berasal dari Jawa Tengah, mengangkat tema petani kopi yang gagal panen dan kekurangan omzet akibat krisis iklim. Permasalahannya beraneka ragam. Menurut Adila, mayoritas karena biji kopi rontok dan dahannya berlumut akibat curah hujan.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

3 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

3 hari lalu

Aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk tentang tata kelola sampah saat kegiatan bersih sampah dan audit merek (brand audit) di Pantai Tirang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 12 November 2023. Dalam aksi tersebut Greenpeace Indonesia melalui kampanye Break Free From Plastic ingin menekankan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility) atas pengolahan atau pembuangan produk pasca-konsumen serta mendorong produsen untuk berkomitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bungkusan sesuai dengan mandat peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada tahun 2030. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.


Ahli Klimatologi BRIN Erma Yulihastin Dikukuhkan sebagai Profesor Riset Iklim dan Cuaca Ekstrem

4 hari lalu

Ahli Klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, dikukuhkan sebagai profesor riset bidang kepakaran iklim dan cuaca ekstrem, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Ahli Klimatologi BRIN Erma Yulihastin Dikukuhkan sebagai Profesor Riset Iklim dan Cuaca Ekstrem

Dalam orasi ilmiah pengukuhan profesor riset dirinya, Erma membahas ihwal cuaca ekstrem yang dipicu oleh kenaikan suhu global.


Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, KLHK Prioritaskan Pembatasan Gas HFC

6 hari lalu

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan KH Abdullah Syafei, Kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kendaraan bermotor menyumbang 47 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Ibu Kota sehingga akan dilakukan pembatasan lalu lintas kendaraan.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, KLHK Prioritaskan Pembatasan Gas HFC

Setiap negara bebas memilih untuk mengurangi gas rumah kaca yang akan dikurangi atau dikelola.


Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

7 hari lalu

Seremoni program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur, yang akan menggabungkan modal pemerintah dan swasta untuk mempercepat investasi, 19 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

Australia lewat pendanaan campuran mengucurkan investasi transisi net zero di Indonesia melalui program KINETIK


Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

19 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.


Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

23 hari lalu

Ilustrasi ribuan penggemar berkumpul. REUTERS/Heo Ran
Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

31 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

33 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

34 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.