TEMPO.CO, Bandung - Plh. Sekretaris Daerah Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan dalam lima tahun Jawa Barat menargetkan membangun 144 SMA/SMK baru agar seluruh kecamatan di Jawa Barat memiliki SMA/SMK Negeri.
“Kita ingin supaya sekolah ini ada di seluruh kecamatan,” kata Taufiq di Gedung Sate Bandung, Selasa, 9 Januari 2024.
Taufiq mengatakan persiapan pembangunan sekolah baru tersebut akan dimulai pada 2024. Namun pada tahun ini pembangunan sekolah akan ditujukan dulu pada SMA/SMK Negeri yang aset bangunannya masih dalam status sewa.
“Kita mulai di tahun 2024 ini mudah-mudahan nanti untuk bisa paling tidak memastikan dulu sekolah-sekolah yang ada sekarang masih bertempat atau melakukan kegiatannya bukan di asetnya pemerintah provinsi,” kata Taufiq.
Dana yang disiapkan untuk mendirikan sekolah yang status bangunannya masih sewa tersebut menembus Rp 11 miliar. "Nilai rupiahnya kurang lebih Rp 11 miliar untuk pembangunan ini, masing-masing Rp 3 miliar,” kata Taufiq.
Taufiq mengatakan Rp 3 miliar itu nilai minimal yang dialokasikan di tahap pertama dari perhitungan sementara. Dana tersebut hanya untuk mendirikan bangunan dan isinya, tidak termasuk tanah.
“Kita sedang inventarisir dan kita coba kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota termasuk juga bagaimana memanfaatkan fasos/fasum yang ada di kabupaten/kota untuk bisa di aksese menjadi tempat sekolah SMA atau SMK,” kata Taufiq.
Menurut Taufiq, prioritas pertama untuk SMA/SMK yang aset lahannya sudah tersedia. “Kita akan prioritaskan terlebih dahulu kepada yang asetnya sudah tersedia, aset tanah terutama,” kata dia.
Kepala Bappeda Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan ketersediaan SMA/SMK sesungguhnya sudah melampaui kebutuhan yang jadi masalah pada distribusinya. “Sebetulnya SMA/SMK ini kapasitasnya sudah melebihi kebutuhan. Lulusan SMP dan madrasah yang dapat tertampung pada sekolah jenjang SMA/SMK itu adalah 104,54 persen. Jadi sebetulnya sudah cukup. Tetapi masalah di distribusi per kabupaten/kotanya yang perlu kita selesaikan,” kata dia, Selasa.
Iendra mengatakan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatatkan masih ada kecamatan di kabupaten/kota yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri. Bahkan ada kecamatan yang sama sekali belum punya SMA/SMK.
“Kabupaten/kota yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri itu ada 128 kecamatan. Kemudian ada yang sama sekali tidak ada SMA/SMK negeri dan swasta itu ada 16 kecamatan,” kata Iendra.
Iendra mengatakan khusus 16 kecamatan yang belum ada SMA/SMK sama sekali tersebut tersebar di lima kabupaten kota. “Dia mana saja 16 kecamatan itu, ada di Ciamis di 3 kecamatan, Kabupaten Garut satu kecamatan, Kabupaten Kuningan yang agak banyak, kemudian Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang,” kata dia.
Menurut Iendra, fokus pembangunan SMA/SMK baru tersebut ada pada 16 kecamatan tersebut. “Kita akan fokus di 16 kecamatan, itu satu,” ujarnya.
Iendra mengatakan Dinas Perumahan dan Permukiman sudah diminta membuat prototipe desain SMA/SMK yang akan dibangun tersebut. “Nanti teman-teman Disdik tinggal menyesuaikan DED-nya dengan lokasi yang ada sehingga ke depan akan lebih optimal, tertata lebih baik,” kata dia.
Iendra menyebut dana ideal untuk membangun SMA/SMK baru menembus Rp 10 miliar per sekolah. “Itu ada toiletnya, kemudian lab, segala macamnya. Jadi kalau 144 jadi kali Rp 10 miliar saja. Tapi kan tidak semua masalah sekolah hanya USB (unit sekolah baru), ada gajinya, kurikulum dan segala macamnya, sehingga anggaran itu memang harus bertahap,” kata dia.
Selain 144 sekolah tersebut, ada SMA/SMK di Jawa Barat yang status bangunannya masih sewa atau berada di lahan bukan aset provinsi. “Sekolahnya ada tidak punya gedung sekolah. Ini yang kita dorong,” kata Iendra.
Iendra mengatakan pada tahun ini, jumlah SMA/SMK baru yang akan dibangun berjumlah 6 sekolah dengan dana Rp 11,48 miliar. “Tadi Pak Sekda menyebutkan minimal Rp 3 miliar, memang itu yang bertahap akan kita bangun, yaitu sekitar Rp 11,48 miliar di tahun 2024,” kata dia.
Pilihan Editor: Dampak Gempa Sumedang: 66 Gedung Sekolah Rusak, Siswa Harus Belajar Daring dan Shifting
