TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menyampaikan sejumlah kritik terhadap debat kedua calon wakil presiden Minggu 21 Januari 2024 yang temanya meliputi masyarakat adat, pangan, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Organisasi ini menilai debat itu luput membahas masalah utama isu lingkungan hidup dan menawarkan solusi palsu soal transisi energi.
Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, Fanny Tri Jambore mengatakan, salah satu poin yang dibahas dalam debat adalah biofuel dan pengembangannya seperti disampaikan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Biofuel adalah bahan bakar nabati, yang terbuat dari materi hidup seperti tanaman sawit. Karena itu, penggunaannya bisa memperparah deforestasi.
"Jika sekarang saja perkebunan sawit skala besar sudah merampas kawasan hutan, maka pertumbuhan yang lebih besar lagi bakal menambah deforestasi di Indonesia," kata Fanny, yang akrab disapa dengan nama Rere, dalam konferensi pers merespons debat kedua cawapres 2024 di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Selasa, 23 Januari 2024.
Rere menyatakan, pemanfaatan biofuel bukanlah sebuah transisi energi, melainkan hanya bentuk perubahan tata kelola yang akhirnya juga berpeluang merusak lahan dan lingkungan. "Transisi itu seharusnya beralih dengan total, bukan hanya mengubah saja. Kalau hanya mengubah, ini sama saja dengan solusi palsu," ujarnya.
Debat cawapres juga tak menyinggung soal Undang Undang Cipta Kerja. Padahal, kata Rere, undang undang itu adalah masalah paling utama dalam lingkungan hidup. Sebab, dampak dari pelaksanaannya sangat besar terhadap lingkungan karena melonggarkan ketentuan tentang amdal (analisis dampak lingkungan) dan merugikan masyarakat adat. "Undang-Undang Cipta Kerja adalah problem paling utama dalam lingkungan hidup," tambahnya.
Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo menyoroti soal pengembangan desa. Dalam debat itu, cawapres Muhaimin Iskandar menjanjikan akan menaikan dana desa. Namun ia menilai penambahan dana itu tidak cukup untuk mengatasi pelbagai persoalan jika korupsi di desa masih tinggi.
"Cak Imin menjanjikan anggaran dana desa ditingkatkan, peningkatan dana desa ini dikunci dengan kata pemberdayaan dan pembangunan. Faktanya adalah dana desa tak bisa menyelesaikan persoalan agraria dan industri ekstraktif besar," kata Ferry.
Dalam debat cawapres itu, Gibran menyebut soal bank tanah yang diklaim sangat pro-kerakyatan dan bisa menyelesaikan konflik agraria. Ferry menegaskan bahwa klaim itu berlebihan. Sebab, faktanya bank tanah hanya habis untuk pembangunan infrastruktur saja.
Walhi juga memberikan catatan soal debat yang sama sekali tidak membahas isu maritim dan nasib pulau-pulau kecil di Indonesia. "Harusnya yang banyak dibahas itu tentang maritim. Misalnya soal nasib masyarakat pesisir. Poin ini luput dari debat kemarin. Ada pembahasan tentang nelayan, namun sedikit saja," kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin.
IRSYAN HASYIM
