TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Bandung (ITB) membantah telah melarang kegiatan deklarasi bertajuk Mencegah Kemunduran Demokrasi, Senin sore, 5 Februari 2024. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, acara deklarasi itu diketahui oleh Rektor ITB Reini D. Wirahadikusumah.
“Tidak benar jika Rektor, Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat melarang kegiatan deklarasi,” katanya Senin malam, 5 Februari 2024.
Rektor, menurut Naomi, meminta Bagian Sarana Prasarana dan pihak pengelola gedung Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga untuk memfasilitasi kegiatan deklarasi di sana. “Rektor berbicara baik-baik dengan penggagas deklarasi dalam pertemuan sore tadi sebelum deklarasi,” ujarnya.
ITB, menurut dia, tetap menghormati siapa pun yang akan menyuarakan pendapat serta berekspresi dalam rangka menjalankan demokrasi di ITB. “Namun dalam menjaga netralitas dan objektivitas tadi, perlu ditekankan bahwa pendapat tersebut tidak mewakili ITB sebagai institusi,” ujar Naomi.
Soal tekanan dari pihak luar untuk melarang deklarasi, dia mengaku tidak tahu. Buktinya dengan sepengetahuan dan seizing Rektor kata Naomi, deklarasi terjadi. “Namun penggagas bukan dari pimpinan ITB, dan memang tidak terlibat dalam acara tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya beredar poster digital di dunia maya tentang Deklarasi Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas, Mencegah Kemunduran Demokrasi. Waktu acaranya tertulis Senin, 5 Februari 2024 pukul 16.00, bertempat di kampus ITB Jalan Ganesha Nomor 10, tepatnya di Monumen Bung Karno-Labtek B. Beberapa wartawan yang menyambangi tempat itu kecele karena lokasi acara dipindah ke Sabuga.
Di selasar Sabuga dekat pintu masuk, acara deklarasi digelar di atas panggung oleh beberapa guru besar ITB. Komunitas guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan dukungan Pemilihan Presiden 2024, lewat Deklarasi Akademik. Selain itu poin deklarasi juga mengkritik pemerintah.
Tanpa menyebut siapa atau namanya, menurut Yazid Bindar, guru besar dari Fakultas Teknik Industri, deklarasi ditujukan ke rezim alias pemerintah yang berkuasa. Sebelum deklarasi, mereka menemui rektor untuk menyampaikan rencana acara. Soal pemindahan lokasi acara, menurutnya, “Karena masih ada yang kuliah di kampus.”
Komunitas guru besar dan dosen ITB mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asa-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. "Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi yang berada di atas semua kelompok dan golongan," kata Nedina Sari, dosen yang membacakan Deklarasi Akademik ITB.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
