Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota KPPS Meninggal, Dokter: Penyakit Jantung Memicu Kelelahan

Reporter

image-gnews
Petugas-petugas KPPS 2024 Telah Meninggal 57 Orang, Apa Penyebabnya?
Petugas-petugas KPPS 2024 Telah Meninggal 57 Orang, Apa Penyebabnya?
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Mega Febrianora, mengatakan penyakit jantung menjadi penyebab utama kelelahan yang berujung pada kematian para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Jadi kelelahan itu adalah manifestasi dari semua penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang," ujarnya dalam acara yang disiarkan Kementerian Kesehatan, dikutip dari Antara, pada Rabu, 22 Februari 2024.

Hingga 17 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 57 anggota KPPS meninggal dunia dalam proses Pemilu 2024. Jumlah itu terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat, 9 saksi, 6 petugas, 2 panitia pemungutan suara, serta seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Seperti kata Mega, data Kementerian Kesehatan yang dikutip Tempo pada Senin, 19 Februari 2024, juga mengungkapkan penyakit jantung menjadi penyebab tertinggi kematian para petugas tersebut, yaitu pada 13 kejadian. Ada 8 kejadian kecelakaan, serta dua kejadian yang masing-masing karena gangguan pernapasan akut (ARDS), dan hipertensi.

Mega menjelaskan bahwa dari sejumlah anggota KPPS yang berguguran, terdapat petugas yang meninggal saat kedatangan atau sering disebut dead on arrival. Kasus itu pun akibat ditengarai penyakit jantung juga.

Menurut dia, pola kerja KPPS dalam manajemen surat suara merupakan kegiatan administratif yang relatif tidak berat, mulai dari mengangkat kotak suara, mencatat, dan melaporkan hasil. Namun, durasi yang panjang menjadikan pekerjaan itu berbahaya.

Di media sosial, kata Mega, banyak sekali curhatan dan meme tentang pekerjaan KPPS yang berjalan dari pagi hingga pagi "Karena kalau kita memahami, tubuh kita ini memiliki mekanisme kompensasi yang sangat bagus. Jadi nggak mungkin lelah biasa saja, terus tiba-tiba jadi meninggal," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menjelaskan bahwa kompensasi dari tubuh ketika melakukan aktivitas berat adalah menaikkan tekanan darah serta detak jantung untuk menyuplai oksigen yang lebih. Kegagalan dalam kompensasi itu yang kemudian menyebabkan seseorang kelelahan. Ketika seseorang kelelahan, tensi serta denyut nadinya naik. Kkegagalan fungsi itu dipicu beberapa hal.

"Ada penurunan dari kemampuan jantung yang ditandai dengan penurunan fraksi, ejeksi, atau pompa jantungnya menurun. Kemudian bisa lagi lewat penyakit lain ketidakmampuan untuk pompa jantung meningkat atau elastisitasnya menurun, yang ini terjadi pada pasien dengan hipertensi," katanya.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Mega menyebut 400 ribu dari total 6,8 juta anggota KPPS, memiliki risiko tinggi berupa penyakit jantung, hipertensi, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Penyebab-penyebab risiko itu dapat diprediksi dan kematian seharusnya bisa dicegah melalui seleksi ketat anggota KPPS.

"Dan juga yang mendaftar harus sayang sama diri,” tutur Mega. “Memang sih kita sayang sama uang ya, tetapi harus lebih sayang sama diri sendiri dibandingkan sayang sama uang.”

Pilihan Editor: Peneliti BRIN Sebut Angin Kencang di Rancaekek Mendekati Level Tornado

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

10 jam lalu

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono saat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Pantauan Tempo, Mardiono tiba pada pukul 16.02 WIB didampingi jajaran petinggi PPP lainnya. TEMPO/Adinda Jasmine
Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.


Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (batik hijau tengah) bersama jajaran PKB dan PPP dalam konferensi pers usai pertemuan keduanya di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.


Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

20 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.


Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

22 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.


Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

23 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

MK mulai menggelar sidang sengketa pemilu 2024. Sidang dilakukan dengan mekanisme panel.


Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

23 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.