TEMPO.CO, Jakarta - Denpasar Demokasi Forum (DDF) mengecam tindakan persekusi dan intimidasi oleh kelompok yang menamakan diri ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Hotel Oranjje, Hayam Wuruk, Denpasar, 20-21 Mei 2024. Ormas itu membubarkan paksa acara aktivis atau penggiat People's Water Forum yang hendak mengiringi gelaran World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali.
Menurut Darmawan, pembubaran pada 20 Mei dilakukan dengan menerobos masuk ke lokasi diskusi, mencopot paksa atribut diskusi, dan melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap para pesertanya yang berasal dari kalangan penggiat, akademisi, dan juga masyarakat umum. Sedangkan pada 21 Mei dilakukan intimidasi dalam bentuk penghadangan, penguncian ruang diskusi, melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap peserta.
"Mereka bahkan mengusir tamu undangan, jurnalis, dan pembicara. Salah satu yang diusir adalah Profesor I Dewa Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi RI," kata Koordinator DDF Ignasius Darmawan mengungkapkan kepada Tempo, Selasa malam, 22 Mei 2024. Darmawan mengatakan seluruh persekusi dan intimidasi tersebut dibiarkan oleh kepolisian setempat.
DDF menyebut tindakan antidemokrasi ormas tersebut sebagai menjijikkan dan telah merendahkan martabat dan hak asasi manusia, karenanya melanggar Pasal 28 UUD 1945. Ia juga mengecam tindakan pembiaran Kepolisian Bali dan menuntut jaminan dan perlindungan atas hak warga negara berkumpul dan menyatakan pendapat.
"Kami meminta kepolisian menindak tegas serta menangkapi anggota ormas yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucap Darmawan.
Bahkan Special Rapporteur PBB Diusir
Kecaman juga sudah lebih dulu datang dari People's Water Forum. Dalam pernyataan yang disampaikan lewat situs resminya, PWF mengungkap kelompok massa ormas itu datang dalam jumlah yang lebih besar pada hari kedua. Massa memblokade hotel dan mengurung para peserta di dalamnya.
Mereka awalnya akan menggelar acara di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar sebelum dipaksa pindah ke Hotel Oranjje--lokasi sebagian peserta tinggal di Bali--karena mengalami pembatalan sepihak oleh pihak ISI Denpasar. Dalam kronologi yang dibagikan, pembatalan menyusul intimidasi yang didapat pengelola dari aparat.
Pedro Arrojo, Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB soal Hak Warga Mendapatkan Sanitasi dan Air Minum yang Aman, telah mendatangi hotel lokasi 'penyekapan' itu didampingi tiga penggiat PWF pada Selasa. Arrojo bermaksud melihat kondisi dan berkomunikasi dengan mereka yang sedang terkurung.
Tapi, di halaman hotel, dia dihadang puluhan petugas berseragam Satpol PP dan juga mereka yang tidak berseragam. Satu orang yang menjadi lawan bicara Arrojo tampak memiliki badge bertulisan Kabid Trantib.
Pedro Arrojo, Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB soal Hak Warga Mendapatkan Sanitasi dan Air Minum yang Aman, saat mendatangi Hotel Oranjje Denpasar, Bali, Selasa 21 Mei 2024. FOTO/youtube
Meski telah menunjukkan Paspor PBB miliknya, Arrojo tak hanya dicegah masuk hotel tapi juga diancam dan didorong. Dia dipaksa untuk meninggalkan area hotel.
Atas seluruh peristiwa itu, PWF sebagai platform jaringan keadilan air dari Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa menuntut segera dibebaskannya sekitar 40 orang di Hotel Oranjje tersebut. Di antara mereka adalah pewakilan dari sejumlah komunitas di Indonesia yang memperjuangkan akses HAM atas air dan menentang polusi dan privatisasi sumber air bersih.
"Suara mereka dipaksa dibungkam demi melindungi citra World Water Forum ke-10 di Bali ini," kata PWF di antara seruannya.
Pilihan Editor: Dari UKT Kampus Negeri sampai Walhi Kritik Pidato Jokowi di Top 3 Tekno
