Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Buka PPDB Bersama atau Jalur Gratis untuk Sekolah Swasta, Ini Penjelasannya

image-gnews
Kepala Bidang SMA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas, saat menyampaikan mekanisme dan tujuan dari PPDB Bersama untuk sekolah swasta, Kamis, 6 Juni 2024. Tangkapan layar YouTube Disdik DKI Jakarta
Kepala Bidang SMA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas, saat menyampaikan mekanisme dan tujuan dari PPDB Bersama untuk sekolah swasta, Kamis, 6 Juni 2024. Tangkapan layar YouTube Disdik DKI Jakarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat DKI Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan SMP dan SMA/SMK di sekolah swasta secara gratis bisa melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Bersama. Program ini hanya difasilitasi untuk calon pendaftar yang berdomisili di DKI Jakarta dan mereka dapat memilih sekolah swasta yang terdaftar di PPDB Bersama sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

PPDB Bersama dalam teknis penyelenggaraannya hampir sama dengan PPDB DKI pada umumnya. Program ini memungkinkan calon peserta didik untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta secara gratis ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendaftaran untuk PPDB Bersama akan dibuka secara online mulai Senin, 10 Juni 2024 mendatang.

"PPDB Bersama bagian dari PPDB yang dilaksanakan Disdik DKI Jakarta, bertujuan untuk memperluas daya tampung di SMP, SMA dan SMK," kata Kepala Bidang SMA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas, dikutip dari saluran YouTube resmi DKI Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Ali menyampaikan, PPDB Bersama juga bentuk dari pemerataan akses layanan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Namun pelaksanaannya baru untuk wilayah DKI Jakarta saja. Calon peserta didik yang ingin mendaftar pun dibatasi dengan beberapa persyaratan, salah satunya harus terdaftar di jalur afirmasi atau prioritas kedua. 

Ali menyebut, peserta didik yang terdaftar di jalur afirmasi adalah mereka yang memiliki Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, anak dari penerima Kartu Peserta Jamsostek dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta mobil kecil. "Jika semuanya sudah lengkap, maka syarat lainnya dan wajib terpenuhi adalah, anak ini harus warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan KTP. Serta harus masuk dalam daftar jalur afirmasi. Kalau tidak, ya enggak bisa."

Tersedia untuk 138 Sekolah Swasta

Ali menyampaikan, PPDB Bersama DKI Jakarta sudah membuat kesepakatan bersama 138 sekolah swasta. Dia menyebut daya tampung yang bisa dihasilkan dari program ini mencapai 1.731 siswa, angka itu dianggapnya sudah cukup memenuhi kekurangan daya tampung yang sebelumnya sempat bermasalah di PPDB DKI.

Baca halaman berikutnya, syarat lain yang harus diketahui dari PPDB Bersama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

17 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

1 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

3 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

Dugaan kasus katrol nilai rapor itu terjadi di SMPN 19 Depok. Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku telah meminta klarifikasi kasus tersebut.


Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina menyatakan sekolah siap menerima konsekuensi atas skandal manipulasi nilai rapor siswa di PPDB.


Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Disdik Depok masih melakukan pemeriksaan dan monitoring berkaitan dengan skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Piagam untuk Jalur Prestasi PPDB SMA di Semarang

3 hari lalu

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharma Sena. ANTARA/I.C. Senjaya.
Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Piagam untuk Jalur Prestasi PPDB SMA di Semarang

Pemprov Jateng telah menganulir piagam kejuaraan marching band oleh 69 siswa untuk jalur prestasi PPDB SMA di Semarang.


Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

3 hari lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

Disdik mengatakan tidak bisa melanjutkan 51 calon peserta didik yang dianulir lantaran cuci nilai rapor ke SMA Negeri Depok.