TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa terkendali melalui upaya pengendalian dan meningkatkan langkah pencegahan, terutama di wilayah yang belum memasuki musim kemarau.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri menyatakan, berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua, tahun ini terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jumlah hotspot tahun 2024 periode 1 Januari sampai dengan 10 Oktober sebanyak 3.163 titik. Sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.786 titik," kata Thomas dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024 yang dikutip Antara.
Pada saat bersamaan, kata Thomas, luas karhutla periode 1 Januari sampai 30 September 2024 adalah 283.620,51 hektare yang terdiri dari luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 hektare atau 8,88 persen dari total luasan kebakaran dan pada tanah mineral seluas 258.4265,94 hektare atau 91,12 persen.
Luas areal terbakar tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 93.572,19 ha pada tanah mineral, Nusa Tenggara Barat 34.430,48 ha pada tanah mineral, dan Jawa Timur 18.822,62 ha pada tanah mineral. Areal karhutla didominasi lahan tidak berhutan, yaitu 252.320,33 ha, lahan berhutan 31.300,18 ha.
Emisi karbon yang dihasilkan dari karhutla periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024 sebesar 41.201.963 ton setara CO2e yang terdiri dari emisi kebakaran gambut 11.589.698 ton CO2e dan emisi kebakaran mineral dan gambut 29.612.265 ton CO2e.
Untuk mengoptimalkan pengerahan sumber daya pengendalian karhutla, kata Thomas, hingga saat ini delapan provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.
Di provinsi-provinsi rawan tersebut, kata Thomas, telah dioptimalkan upaya pengendalian dan pencegahan karhutla antara lain dengan deteksi dini titik panas, patroli, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), operasi modifikasi cuaca, patroli udara, dan penataan ekosistem gambut.
Pilihan Editor: Konservasi Indonesia: Burung Papua Terancam Perburuan, Pembukaan Lahan hingga Infrastruktur
