TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft belum lama ini merilis Digital Defense Report 2024, studi yang mengungkapkan bahwa dunia menghadapi lebih dari 600 juta serangan siber setiap hari. Serangan ini berasal dari kriminal siber yang bertindak atas nama sendiri, hingga level state-based actor atau aktor negara, yang menyasar individu, bisnis, hingga pemerintahan di seluruh dunia.
Dalam laporan tersebut, dilansir dari laman Techspot, Microsoft menyoroti taktik penyerang siber yang semakin canggih. Teknologi tingkat tinggi, termasuk AI generatif, semakin sering dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan serangan. Akibatnya, kejahatan siber menjadi lebih kompleks dan sulit untuk ditangani.
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah kolaborasi antara kelompok kriminal dan aktor negara. Jarang terjadi sebelumnya, mereka belakangan saling berbagi alat dan teknik, sehingga mengaburkan batas antara operasi kriminal dan operasi siber negara.
Merujuk laporan tersebut, aktor negara seperti Rusia, Iran, Korea Utara, dan Cina disebutkan sebagai pelaku yang semakin agresif memperluas operasi siber masing-masing. Motifnya mulai dari keuntungan finansial hingga pengumpulan intelijen.
Microsoft juga menyoroti metode aktor negara ketika mengincar sektor militer dan infrastruktur penting, Negara yang disasar biasanya terlibat ketegangan regional, seperti Ukraina, Taiwan, Israel, dan Uni Emirat Arab.
Perusahaan teknologi global ini menekankan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk menghadapi ancaman siber yang terus meningkat. Kemitraan itu bisa menghasilkan kebijakan atau metode.
“Seperti otentikasi multifaktor yang ditingkatkan dan aturan pengurangan permukaan serangan,” begitu bunyi pernyataan Microsoft dalam laporannya.
Seiring membesarnya ruang ancaman siber, penguatan keamanan identitas kian krusial. Begitu juga dengan pengamanan perangkat pengguna, serta proteksi infrastruktur komputasi awan alias cloud.
Pilihan Editor: Sektor Pendidikan Dipegang Tiga Kementerian, Ini Saran BRIN Agar Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan
