Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rawan Serangan Siber, IDSF Sarankan Pengelola Bandar Udara Terapkan Lima Hal Ini

Reporter

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Server imigrasi mengalami gangguan termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 20 Juni 2024. Foto Istimewa
Server imigrasi mengalami gangguan termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 20 Juni 2024. Foto Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Indonesia Digital Society Forum (IDSF) Muhammad Awaluddin menyarankan bandar udara di Indonesia memperkuat pengamanannya karena secara umum memang rawan dari serangan siber.

"Terlebih, sistem di bandara juga harus terhubung dengan berbagai jaringan eksternal seperti internet dan sistem milik stakeholder lain, sehingga cukup rawan terhadap adanya serangan siber,” ujar  Awaluddin dalam keterangan tertulis, Senin 21 Oktober 2024. 

IDSF memiliki catatan, sejak 2019 hingga 2022 sudah terjadi 6 serangan siber yang dialami bandara-banda di kawasan Eropa, Oceania dan Amerika Serikat.  

Menurut Awaluddin, industri penerbangan dunia termasuk di Indonesia terus mengadopsi teknologi untuk mendukung operasional dan pelayanan. "Adopsi teknologi ini harus dibarengi dengan aspek keamanan siber atau cyber security," ucapnya. 

Untuk keamanan siber bandara, Awaluddin merekomensasikan lima hal ini untuk memperkuat aspek keamanan siber-nya. 

Pertama, bandara-bandara di Indonesia dapat menetapkan standar keamanan siber sesuai ISO 27001 yang merupakan standar internasional untuk kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi. 

“Regulator dan operator bandara bersama-sama dapat menetapkan standar keamanan siber bandara yang sesuai ISO 27001, DO-326A dan ED-202A. Selain untuk bandara, standar keamanan siber ini bisa diterapkan pada seluruh ekosistem penerbangan,” ujar  Awaluddin.  

Kedua, regulator dan operator bandara juga harus mendorong implementasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat sistem deteksi ancaman siber secara real-time dan memiliki kemampuan dalam memberikan respons langsung (predictive analytics) secara otomatis terhadap ancaman siber yang ada.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“AI dapat langsung mendeteksi apabila ada pola anomali dari big data yang ada di berbagai sistem di bandara, seperti jaringan komunikasi, manajemen lalu lintas udara, keamanan informasi dan lainnya. Pola anomali atau yang tidak biasa ini merupakan tanda awal dari suatu serangan siber," kata Awaluddin. 

Tidak hanya mendeteksi, ujar Awaluddin, AI bisa langsung secara otomatis merespons ancaman siber tersebut secara cepat untuk mencegah adanya serangan yang lebih besar. "Manfaat dari implementasi AI cukup besar dalam hal keamanan siber."  

Ketiga, sebagai upaya mencegah serangan siber, operator bandara harus melakukan pengelolaan jaringan dengan baik. Terlebih, jaringan bandara harus terhubung dengan jaringan eksternal milik pihak lain. “Operator bandara sebaiknya menerapkan segmentasi jaringan dan enkripsi data secara ketat agar terlindung dari serangan siber,” ujar Awaluddin. 

Keempat, kolaborasi internasional dengan otoritas global seperti ICAO untuk berbagi praktik-praktik terbaik (best practices) dan berbagai data intelijen siber.  

kelima, penyempurnaan protokol pendukung (backup) untuk meminimalkan risiko apabila terjadi serangan siber, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi keamanan siber. 

Pilihan Editor: Muhammadiyah Mendesak Pemerintahan Prabowo Bersihkan Kampus dari Plagiasi dan Obral Gelar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hati-hati Gunakan Wifi Gratis di Tempat Umum, Waspada 3 Bahayanya

13 hari lalu

Ilustrasi wifi di ponsel. Shutterstock
Hati-hati Gunakan Wifi Gratis di Tempat Umum, Waspada 3 Bahayanya

Mengakses WiFi gratis di tempat umum tak melulu menyenangkan. Waspada 3 bahayanya.


Daftar Pimpinan Hizbullah Termasuk Hassan Nasrallah yang Dibunuh Israel dalam Sepekan Terakhir

20 hari lalu

Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah. REUTERS/Khalil Hassan
Daftar Pimpinan Hizbullah Termasuk Hassan Nasrallah yang Dibunuh Israel dalam Sepekan Terakhir

Tak hanya Hassan Nasrallah, ternyata pimpinan Hizbullah lain terbunuh Israel dalam seminggu terakhir ini.


Polisi Inggris Selidiki Serangan Siber Islamofobia di WiFi Stasiun Inggris

24 hari lalu

Peron stasiun London Bridge, Inggris, 27 Juli 2022. REUTERS/Lisi Niesner
Polisi Inggris Selidiki Serangan Siber Islamofobia di WiFi Stasiun Inggris

Penumpang di sejumlah stasiun kereta tersibuk di Inggris terpapar pesan bernada Islamofobia akibat pelanggaran keamanan siber yang mengganggu layanan


Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, KPU Lakukan Ini

25 hari lalu

Anggota KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, KPU Lakukan Ini

KPU perlu mengecek dan menguji secara berkala Sirekap untuk mengantisipasi gangguan siber pada Pilkada 2024.


Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

26 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Rangka Dukung Pemberitaan Positif pada Pilkada, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Tempo/Novali Panji
Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.


Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

27 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru diklaim pulih pada Agustus lalu.


Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

27 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Menko Polhukam Klaim Pemulihan PDNS 2 Telah Selesai

Menko Polhukam mengklaim pemulihan PDNS 2 sudah selesai sejak Agustus lalu.


Survei Cloudflare Ungkap 65 Persen Perusahaan Korban Ransomware Rela Bayar Tebusan

30 hari lalu

Cara Setting DNS Cloudflare. Foto: Canva
Survei Cloudflare Ungkap 65 Persen Perusahaan Korban Ransomware Rela Bayar Tebusan

Cloudflare mengungkapkan 65 persen organisasi sasaran pemerasan via perangkat digital rela bayar tebusan. Efek ketahanan digital yang lemah.


Teror Lewat Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, Dosen Binus Bandingkan dengan Serangan Stuxnet ke Iran

31 hari lalu

Seorang vendor menunjukkan perangkat walkie-talkie tanpa baterai, yang katanya dia lepas untuk alasan keamanan di sebuah toko elektronik di Sidon, 18 September 2024. REUTERS/Aziz Taher
Teror Lewat Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, Dosen Binus Bandingkan dengan Serangan Stuxnet ke Iran

Dugaan teror di Lebanon dengan serangan Stuxnet ke Iran disebutnya memiliki karakter yang berbeda 180 derajat. Simak penjelasannya.


Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

31 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menyayangkan peretasan data pribadi sejumlah 6,6 juta data NPWP yang menyerang DJP baru-baru ini.