TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan semua masyarakat di Jakarta belum tentu mau menggunakan transportasi umum untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dia mengatakan salah satu faktornya adalah tarif yang masih tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah.
“Transportasi publik ini tidak berdiri tunggal, dari segi ekonomi tidak terjangkau untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah,” ucapnya saat bicara sebagai tamu Bocor Alus Politik Tempo di Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Menurut dia, pada kalangan ekonomi menengah ke bawah, lebih memilih menggunakan transportasi pribadi seperti sepeda motor. Fakta itu dia temukan berdasarkan pendampingan Greenpeace kepada sejumlah masyarakat di Jakarta Utara.
Sebagai contoh dengan tarif Rp 3.500 per orang untuk naik Transjakarta, belum tentu bisa terjangkau meski rutenya saat ini sudah banyak. Maka, kata Jeanny, penggratisan transportasi publik menjadi salah satu kebutuhan. “Penerapan terhadap kelompok menengah ke bawah itu adalah penggratisan transportasi publik,” ujarnya.
Menurut Jeanny, masalah utama di Jakarta pada sektor transportasi adalah transportasi pribadi masih menjadi pilihan utama. Sedangkan transportasi umum belum menjadi pilihan utama karena waktu kedatangan yang belum pasti. Sementara untuk kalangan menengah ke atas, aspek kenyamanan juga menjadi salah satu pertimbangan.
Jeanny mengatakan pengutamaan transportasi umum penting untuk menekan polusi udara Jakarta dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun perlu menekan penggunaan kendaraan pribadi oleh perseorangan. “Menurutku selain transportasi publik, catatan yang lebih pentingnya juga adalah soal pembatasan kendaraan bermotor,” kata Jeanny.
Dalam momentum pemilihan kepala daerah saat ini, dia melihat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta belum memiliki solusi konkret. Meskipun saat ini seperti pasangan Pramono-Anung dan Rano Karno menawarkan kepada 15 golongan gratis naik transportasi umum, tetapi belum bisa menuntaskan.
Lalu pasangan kepala daerah lain juga belum bisa menjawab secara spesifik bagaimana menuntaskan persoalan ini sekaligus menekan polusi udara Jakarta. “Solusi yang ditawarkan solusi lama dan usang, tidak solutif,” tutur Jeanny.
Pilihan Editor: UGM Bentuk Tim Usut Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah FIB
