TEMPO.CO, Bandung - Universitas Padjadjaran (Unpad) menghentikan program kuliah gratis di Fakultas Kedokteran. Kebijakan itu berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru 2019.

Baca: Penerimaan Mahasiswa Baru 2019, Unpad Buka Jalur Seleksi Mandiri

"Alasannya kebutuhan calon dokter dan dokter spesialis terutama untuk ditempatkan di wilayah Jawa Barat sudah terpenuhi," kata Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Rabu, 23 Januari 2019.

Menurut mantan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad itu, selama tiga tahun berjalan program itu telah menjaring sekitar 900-an mahasiswa program Dokter Spesialis dan 800-an mahasiswa program Sarjana Pendidikan Dokter. Mereka mengisi kebutuhan rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Tujuan utama program itu, kata Tri, untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter spesialis di daerah Jawa Barat. Ide dasarnya untuk mengatasi permasalahan distribusi dokter dan spesialis yang menumpuk di kota besar. "Maka kita buka siapa yang mau sekolah kedokteran di Unpad dan harus siap ditempatkan, karena mereka siap kita beri reward nggak bayar," ujar Tri.

Meskipun secara angka total terpenuhi, namun jenis spesialisasi dokter lulusannya diakui masih timpang. Seperti anastesi, bedah, ahli patologi, urologi, jantung terhitung belum banyak dibandingkan dengan jumlah pasien. "Peminat banyak di kebidanan, jantung juga banyak, tapi kebutuhannya besar," kata Tri.

Alasan kedua, terkait dana beasiswa dari pemerintah daerah kepada mahasiswa kedokteran gratis itu. Pemerintah dinilai belum siap berkontribusi. "Provinsi Jawa Barat ya belum mulus nggak setiap tahun memberi beasiswa. Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kabupaten Bandung kasih beasiswa penuh," ujarnya.

Anggaran beasiswa itu dinilai belum sesuai dengan perencanaan Rektor Unpad. Pemerintah daerah, menurut Tri, belum siap dengan pola penganggaran beasiswa jangka panjang 4-5 tahun. "Ada perubahan policy, berganti pimpinan itu yang terjadi. Konsistensi belum terjadi, sehingga yang kita proyeksikan belum tercapai," kata Tri.

Dalih ketiga terkait dengan catatan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut lembaga itu, program kedokteran gratis Unpad menghilangkan peluang pendapatan negara. BPK menyarankan Rektor Unpad mengevaluasi program itu dan menahannya karena jumlah mahasiswanya sudah terpenuhi. "Saran pentingnya juga terkait periode jabatan saya akan berakhir, kalau diteruskan ya kalau Rektor berikutnya setuju, kalau tidak, akan membebani," kata Tri.

Surat Keputusan Rektor Unpad untuk mencabut program kuliah gratis di kedokteran dikeluarkan Desember 2018. Mulai penerimaan mahasiswa baru 2019, mahasiswa hanya bisa kuliah kedokteran dengan membayar uang kuliah tunggal. Maksimal angkanya Rp 13 juta per semester atau sekitar Rp 130 juta selama lima tahun.

ANWAR SISWADI