TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menginginkan adanya independensi untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Yudi Anantasena menjelaskan bahwa BPPT tidak bisa langsung melakukan operasi TMC.

Menurut Yudi, BPPT mengetahui bahwa iklim cuaca atau peristiwa karhutla berulang dan bisa memprediksi kapan kering dan basah. "BMKG punya data, BPPT juga punya data mengenai hujan buatan. Hal ini secara teknis ingin melakukan prediksi modeling atau apapun namanya," kata Yudi di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019.

Untuk melakukan operasi hujan buatan, BPPT harus menunggu status siaga darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan anggaran juga ditanggung oleh BNPB. BPPT, kata Yudi, ingin ada juga kebijakan di mana anggaran mitigasi ada tanpa harus menunggu siaga darurat.

Kekeringan memang sudah pasti terjadi. Tapi, Yudi berujar, BPPT juga setidaknya bisa mengurangi kemungkinan kebakaran dari sisi teknologi dan prediksi. "Tanpa harus menunggu terjadinya bencana terlebih dahulu," tutur Yudi.

Menurut Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuasa (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto, kalau tidak ada independensi, hujan buatan akan sulit dilakukan. Seto juga menjelaskan bahwa anggaran untuk melakukan TMC sangat bergantung pada BNPB.

"Kemudian pesawatnya TNI yang punya, ini menghambat pelaksanaan TMC untuk pencegahan, kita menginginkan independensi untuk melakukan itu," ujar Seto.

Selain itu, BPPT juga ingin melaksanakan pengendalian dan pencegahan dengan adanya kontrol yang tepat untuk lahan gambut. Sehingga, Seto menambahkan, ketika ada penurunan air di lahan gambut, operasi TMC bisa dilakukan. "Di Indonesia hanya ada satu unit kerja yang punya tugas melakukan operasi TMC yaitu BBTMC."

BPPT, kata Seto, sudah berkomunikasi dengan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Karena, menurut Seto, untuk melakukan operasi TMC, BPPT membutuhkan pesawat dan anggaran. "Saya kira cukuplah lima pesawat untuk melakukan operasi TMC di beberapa wilayah," kata Seto.