TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Len Industri untuk mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai.

Hal ini sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang telah diterbitkan pada 8 Agustus 2019.

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan bahwa kehadiran KBL saat ini telah mengubah tren gaya hidup masyarakat tanah air. "Kendaraan bermotor listrik merupakan salah satu tren transportasi terkini yang mengubah gaya hidup kita," ujar Hammam usai Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait kerjasama Percepatan Program KBL Berbasis Baterai, di Kantor BPPT, Rabu lalu.

Sebelumnya, BPPT telah memberikan edukasi maupun sosialisasi melalui event 'Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019' yang digelar 4 dan 5 September 2019 di Gedung Balai Kartini Jakarta, yang kemudian diakhiri pada 7 September lalu dengan konvoi kendaraan listrik dari BPPT Thamrin ke BPPT Kawasan Puspiptek Serpong.

Kini BPPT pun telah dipercaya untuk menjalankan flagship mengacu pada Prioritas Riset Nasional (PRN) khususnya terkait Fast Charging Station.

Hammam menuturkan, ini merupakan bagian dari Flagship Penyimpanan Energi dan Charging Station untuk lima tahun ke depan, yakni periode 2020-2024.

Program ini pun diharapkan mampu memberikan dorongan agar pembangunan industri charging station dalam negeri bisa direalisasikan secara optimal. "Ini merupakan wujud kepercayaan terhadap inisiatif pengembangan KBL dan Infrastruktur KBL berupa charging station yang telah dilakukan oleh BPPT selama ini," tutur Hammam.

Terkait inisiatif yang mengacu pada infrastruktur KBL, sebelumnya BPPT telah berhasil meluncurkan dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik atau Electric Vehicle Charging Station (EVCS) pada 2018 lalu.

EVCS itu meliputi fasilitas fast charging station 50 kW yang ditempatkan di kantor BPPT Jakarta Pusat, dan di Klaster Energi BPPT yang terletak di kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Dalam perkembangannya, penggunaan fasilitas EVCS itu cukup efektif karena banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan fast charging station ini untuk kebutuhan mereka, "Ini adalah salah satu bentuk dari kliring teknologi yang merupakan salah satu peran BPPT," ujar Hammam.

BPPT juga berupaya berkontribusi dalam mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 15 persen dari keseluruhan sistem charging station di tahap awal. Tentunya nilai itu diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 30 persen.

Terkait kerja sama pengembangan charging station, BPPT bersinergi dengan PT Len Industri melalui pertimbangan terhadap sejumlah faktor, mulai dari alokasi penempatan chargjng station di kota lainnya selain ibu kota, yakni Bandung.

Kemudian kombinasi dengan PLTS lantaran kompetensi dalam pengembangan sistem PLTS merupakan ranah PT Len Industri. Hingga potensi terkait peningkatan TKDN yang menggunakan perangkat hasil pengembangan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Sementara terkait kerja sama BPPT dengan PLN, telah diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019, di mana PLN ditunjuk sebagai penyedia infrastruktur pengisian listrik bagi KBL untuk kali pertama.

"Karenanya, hari ini merupakan momentum penting karena kita semua berkumpul untuk menjalin kerja sama yang lebih konkret, guna menindaklanjuti amanat Perpres tersebut," papar Hammam.

BPPT berharap bisa bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait penerapan teknologi pada industri SPKLU ini.