Eror Pendaftaran Akun SNMPTN, Siswa Bikin Petisi buat Jokowi

Selasa, 7 Januari 2020 16:57 WIB

Peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menyelesaikan soal-soal di SMAN 68, Jakarta, Selasa (12/6). TEMPO/Tony Hartawan

“Tim berkomitmen untuk tidak akan merugikan masyarakat, baik sekolah maupun siswa dan orang tua," katanya.

Sebanyak ribuan siswa dan sekolah belum menuntaskan proses pendaftaran data akun di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) secara permanen. Padahal ini merupakan tahapan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2020.

“Bila sampai tanggal 7 (Januari 2020) belum registrasi dan atau mempermanenkan data maka sekolah serta siswa tidak bisa ikut SNMPTN,” kata Ketua LTMPT Mohammad Nasih kepada Tempo, Jumat, 3 Januari 2020. Kondisi itu, menurutnya, akan sangat merugikan siswa dan sekolah.

Berdasarkan Data Registrasi Akun LTMPT per Jumat, 3 Januari 2020, pukul 19:57:22 WIB, jumlah sekolah yang mendaftar akun sebanyak 19.694 SMA sederajat. Jumlah akun sekolah yang aktif 18.730, sementara jumlah sekolah yang telah mempermanenkan data baru 8.616 sekolah.

Sementara data siswa yang telah mendaftar akun di LTMPT sebanyak 1.063.091 orang, yang aktif 1.002.280 dan jumlah siswa yang telah mempermanenkan data baru 722.732 orang. “Belum semua sekolah dan siswa yang registrasi mempermanenkan data, LTMPT tidak memperpanjang masa registrasi,” ujar Nasih pada hari itu.

Registrasi akun LTMPT dilakukan oleh sekolah dan juga siswanya secara mandiri. Siswa lulusan 2020 yang akan mengikuti SNMPTN wajib melakukan registrasi akun pada 2 Desember 2019-7 Januari 2020.

Adapun bagi siswa yang hanya akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTBK SBMPTN 2020 dapat melakukan registrasi akun pada 7 Februari hingga 5 April 2020. Rentang waktunya bersamaan dengan registrasi akun bagi lulusan 2018 dan 2019.

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

22 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

31 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

22 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya