TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad mengatakan, pembukaan sekolah bergantung pada keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. "Pembukaan sekolah tergantung Gugus Tugas, yang nantinya menentukan daerah mana saja yang sekolahnya bisa dibuka," ujarnya di Jakarta, Minggu 14 Juni 2020.

Daerah mana saja yang boleh melakukan tatap muka akan disampaikan oleh pihak Gugus Tugas. Hamid menekankan, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan sendiri keputusan pembukaan sekolah.

Sejatinya, dia menerangkan, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah hanya boleh dilakukan di daerah-daerah dalam zona hijau, daerah tanpa kasus penularan Covid-19. Di daerah-daerah dalam zona merah dan zona kuning yang masih menghadapi penularan, kegiatan belajar mengajar tetap harus dilakukan dari rumah atau jarak jauh.

Menurutnya, Kemendikbud akan memberikan dukungan untuk memperkuat sarana-prasarana penunjang kegiatan belajar-mengajar dari jarak jauh. Sehingga pembelajaran jarak jauh atau daring lebih bermakna. "Kemendikbud akan terus memperkuat pembelajaran jarak jauh ini dengan TV edukasi, rumah belajar, TVRI, termasuk dengan penyediaan kuota gratis atau murah dari penyedia telekomunikasi."

Kompetensi guru dalam pembelajaran daring pun dijanjikan akan ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi Kemendikbud mengenai kegiatan pembelajaran daring selama tiga bulan, hanya 51 persen kegiatan yang berjalan efektif.

Hal itu antara lain terjadi karena keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti perangkat elektronik hingga jaringan internet. Meski demikian, sebagian sekolah mengatasinya dengan guru yang mendatangi rumah siswa.

Terpisah, Pemerintah Kota Jambi memutuskan menunda membuka kembali sekolah-sekolah di wilayahnya bersamaan dengan pelaksanaan ujian 11 Juni lalu. Alasannya, kesiapan protokol kesehatan Covid-19 di banyak sekolah belum memadai.

“Relaksasi pendidikan akan tetap dikeluarkan setelah semua siap dan lengkap, kegiatan pendidikan dalam hal ini ujian tetap dilaksanakan namun secara online di rumah masing-masing,” kata Wali Kota Jambi Syarif Fasha di Jambi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan, sosialisasi terkait dengan relaksasi pendidikan harus diperpanjang. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, masih banyak sekolah yang belum siap belum melengkapi peralatan dan perlengkapan seperti tempat cuci tangan standar protokol kesehatan Covid-19.

Selanjutnya tidak adanya label dan peringatan untuk menjaga jarak atau-pun penggunaan masker. “Selain itu aturan-aturan yang harus dilaksanakan di sekolah selama pandemi Covid-19 juga belum di lengkapi,” kata Ida.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah lebih dulu merencanakan dimulainya kembali aktivitas belajar-mengajar di sekolah lalu membatalkannya. Dari rencana membuka seolah kembali 2 Juni lalu, akhirnya diputuskan menunda sebulan--paralel dengan penutupan bandara.

Pemerintah kota itu menilai persoalan penyebaran Covid-19 belum selesai, bahkan saat ini tingkat penyebarannya cukup tinggi. "Karena itu kami berharap siswa dan orang tua bisa bersabar sampai kondisi lebih baik dan tetap ikuti arahan pemerintah," kata Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, Kamis 28 Mei 2020.