TEMPO.CO, Jakarta - Artikel dari kanal digital tentang penelusuran jejak dari sebuah unggahan flyer yang kemudian viral di media sosial mengisi Top 3 Tekno Berita kemarin. Penelusuran dilakukan Analis Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. Sedang unggahan viral yang dimaksud adalah flyer 'Kue Klepon Tidak Islami'.

Sebuah artikel tentang evaluasi pendidikan jarak jauh fase II atau pada semester awal tahun ajaran baru 2020/2021 juga mengisi top berita kemarin. Isinya menunjukkan kalau hambatan bukan hanya soal akses internet, tapi juga perangkatnya yakni smartphone sehingga banyak siswa, bahkan di Jabodetebek, harus absen PJJ bersama teman-temannya.

Perkembangan rencana uji klinis vaksin Covid-19 asal Cina di Kota Bandung termasuk tiga terpopuler kemarin. Artikel itu yang berisi tanggapan atau jawaban Universitas Padjadjaran terhadap pesan ajakan menjadi relawan yang viral di media sosial.

Berikut ini Top 3 Tekno Berita kemarin, Jumat 25 Juli 2020, selengkapnya,

1. 5 Temuan Drone Emprit Soal Viral 'Klepon Tidak Islami' di Medsos

Dunia maya sempat dihebohkan dengan unggahan gambar 'Kue Klepon Tidak Islami' yang membuat warganet di Twitter gempar dan bertanya-tanya mengapa kue tradisional klepon dianggap tak halal. Analis Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, membeberkan beberapa temuan menarik mengenai viralnya postingan itu.

Penelusuran jejak digital dilakukan atas unggahan itu berlandaskan beberapa pertanyaan (research question). Di antaranya adalah bisakah mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan? Lalu, jika tidak, bisa tunjukkan siapa yang termakan meme ini, tutur mengamplifikasi, bahkan menambahkan sentimen yang membangun pro-kontra? Serta bagaimana netizen mengomentari viralnya postingan itu?

Temuan memaparkan hasil penelusuran itu dari sumber gambar, Tren yang terjadi di media sosial, keterlibatan influencer yang mengunggah, Pro-kontra yang terjadi, dan adanya pengaruh residu Pilpres 2019

2. Viral Ajakan Jadi Relawan Uji Vaksin Covid-19, Ini Kata Unpad

Pesan ajakan untuk mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19 beredar di media sosial. Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran membantah telah mulai merekrut relawan jika pesan itu merujuk kepada rencana uji klinis vaksin asal Sinovac Biotech, Cina.

“Belum dibuka pendaftarannya,” kata Manajer Lapangan Uji Vaksin Covid-19 Unpad, Eddi Fadlyana, Jumat 24 Juli 2020.

Pesan ajakan menjadi relawan yang telah beredar di media sosial itu berbunyi; “Manawi (barangkali) ada sukarelawan domisili di Bandung Raya, diutamakan yang domisili dekat Biofarma. Usia 18-59 yang mau ikut uji klinis vaksin covid? Tiasa daftar melalui saya.. masuk list dulu nanti ada seleksi dari tim teknis. Nuhun.”

Masyarakat diminta bersabar, kata Eddi, karena pendaftaran relawan baru akan dibuka setelah izin riset uji klinis keluar. Tim riset kini masih menunggu izin itu dari Komite Etik Penelitian Unpad untuk rencana uji klinis calon vaksin buatan Sinovach Biotech asal Cina yang disponsori Bio Farma.

Laporan Pendidikan Jarak Jauh fase II atau pada semester awal tahun ajaran baru 2020/2021 menunjukkan hambatan berupa masih banyak siswa tidak memiliki gawai pintar (smartphone) secara pribadi. Bukan hanya di daerah, hambatan itu bahkan ditemukan pula di Jabodetabek.

Wali murid mengirimkan foto jawaban tugas sekolah anaknya ke guru melalui Whatsaap saat hari pertama belajar jarak jauh di Kampung Baru I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 16 Maret 2020. Guru memberi tenggat waktu kepada siswa untuk mengerjakan dan mengirimkan jawabannya. TEMPO/Imam Sukamto

"Persoalan hambatan selama PJJ tak hanya keterbatasan terhadap akses internet dan listrik tetapi juga pada kepemilikan gawai pintar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, Kamis 23 Juli 2020.

Satriwan menyebutkan dalam satu keluarga kerap didapati hanya memiliki satu smartphone. "Itupun dipegang orang tua. Alhasil tidak bisa ikut pembelajaran daring bersama teman siang hari," kata dia.

FSGI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata jumlah siswa dan guru yang tidak mempunyai smartphone tersebut, bersama mereka yang tidak punya akses terhadap internet ataupun jenis hambatan lainnya. Kebijakan negara, kata Satriwan, sangat dibutuhkan segera untuk mengintervensi PJJ tersebut.