TEMPO.CO, Lumajang - Bupati Lumajang Thoriqul Haq melaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang 3.361 rumah yang rusak akibat gempa bumi. Kerusakan itu tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Hasil verifikasi lapangan terbaru oleh BPBD Lumajang tercatat 3.361 rumah dilaporkan rusak dengan rincian 618 rusak berat, 752 rusak sedang dan yang rusak ringan 1.991 rumah. Sebelumnya dilaporkan 2.526 rumah rusak akibat gempa bumi.

"Data yang terbaru adalah 3.361 rumah rusak berdasarkan verifikasi lapangan by name by addres beserta foto dan lokasinya betul-betul kami pastikan ada, sehingga kami sampaikan kepada BNPB untuk diverifikasi," kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam rilis yang diterima ANTARA di Lumajang, Sabtu, 24 April 2021.

Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq itu berharap adanya percepatan anggaran pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di Lumajang, agar bantuan dari BNPB dapat segera direalisasikan.

Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan Rp 50 juta berupa pembangunan rumah, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta tunai melalui swakelola.

"Selama menunggu sebelum realisasi pembiayaan dari BNPB, kami akan melakukan pembangunan hunian layak sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sehingga masyarakat ada tempat tinggal yang layak yang sehat bersama keluarga," tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai yang datang ke Kabupaten Lumajang mengapresiasi kinerja Bupati Thoriq dalam penanganan darurat kebencanaan yang dinilai tanggap.

"Tidak hanya terkait penyaluran logistik yang dinilai baik, namun juga terkait administrasi dan pendataan rumah terdampak gempa yang dinilai cepat," katanya.

Ia mengapresiasi pendataan korban terdampak gempa yang administrasinya berdasarkan nama dan alamat sudah sangat lengkap dengan NIK dalam waktu dua pekan, sehingga kurang dari satu bulan sudah terpenuhi semuanya.

"Itu bagian yang luar biasa dan sangat bagus sekali karena biasanya paling cepat datanya dicukupi minimal satu bulan. Saya sangat mengapresiasi kinerja Bupati Lumajang," ujarnya.

Rifai berharap proses validasi data segera dapat dirampungkan BNPB, sehingga penyaluran bantuan dapat segera dilakukan dan paling tidak minggu depan prosesnya sudah bisa dinaikkan ke Inspektorat Jenderal.

"Harapan kami bisa diproses selama dua minggu dari sekarang dan hasil dari Inspektorat Jenderal akan saya kembalikan ke Pak Bupati. Kalau sudah tidak ada perbaikan data akan diteruskan ke Kementerian Keuangan karena menggunakan dana siap pakai di BNPB, tetapi tetap restunya di Kementerian Keuangan," katanya.

ANTARA

Baca:
Penyelamatan Kapal Selam KRI Nanggala, Ini 3 Kapal Tetangga yang Sangat Ditunggu