Mudah, Begini Cara Mengatasi Kesalahan Data pada Sertifikat Vaksinasi

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Rabu, 11 Agustus 2021 14:29 WIB

Dua orang mahasiswi menunjukkan sertifikat vaksinasi usai menjalani vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Telkom, Bojongsoang , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 21 Juni 2021. Universitas Telkom menyediakan sebanyak 3.000 dosis vaksin bagi mahasiswa dan pegawai kampus guna mempercepat program vaksinasi nasional. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Sertifikat vaksinasi menjadi bukti penting bahwa Anda sudah divaksin. Apalagi, sertifikat itu menjadi syarat untuk melakukan perjalanan. Lalu, bagaimana bila dalam sertifikat itu ada kesalahan data?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui postingan di laman Instagram mereka, @kemenkes_ri, Selasa, 10 Agustus 2021, menjelaskan bagaimana cara membenarkan kesalahan data pada sertifikat vaksinasi.

Caranya ternyata cukup mudah karena bisa melalui email. Anda bisa mengirim email ke sertifikat@pedulilindungi.id untuk mengatasi kesalahan data. Jangan lupa sertakan biodata lengkap supaya bisa langsung diproses.

Biodata lengkap yang harus Anda tulis di email adalah berupa nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, dan nomor handphone aktif Anda.

Lampirkan juga kartu vaksin anda dan foto selfie bersama kartu tanda penduduk (KTP). Tuliskan juga keluhan Anda. Apa yang salah dalam sertifikat vaksin Anda? Apakah nama, NIK, atau yang lainnya.

Advertising
Advertising

AMELIA RAHIMA SARI

Baca juga: Cara Mudah Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Pedulilindungi.id

sertifikat vaksinasiKemenkesKTPNIKEmail

Berita terkait

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 jam lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

2 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

3 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

3 hari lalu

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 68

5 hari lalu

Jadwal Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 68

Pendaftaran kartu Prakerja gelombang ke-67 baru saja ditutup pada 6 Mei 2024 lalu, gelombang ke-68 akan dibuka pada 17 Mei 2024 nanti

Baca Selengkapnya

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

6 hari lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

6 hari lalu

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.

Baca Selengkapnya

Cara Membatalkan Email yang Terlanjur Terkirim di Gmail

9 hari lalu

Cara Membatalkan Email yang Terlanjur Terkirim di Gmail

Gmail menyediakan pilihan batalkan pengiriman email sesaat setelah email terkirim. Berikut caranya.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

10 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

10 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi