TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberi konfirmasi bahwa suhu udara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin panas. Temperatur rata-rata di dua wilayah ini mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir.

Kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata, namun tengah wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir. Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan.

Dalam keterangan yang diberikan saat berkunjung ke kawasan Bendungan Kali Gendol, Yogyakarta, Sabtu 10 Oktober 2021, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menunjuk tren kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi selama 30 tahun terakhir sebesar 0,7 derajat Celsius. Tren kenaikan suhu juga dicatatnya di Kota Yogyakarta sejak 2007.

“Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu," katanya dikutip dari keterangan tertulis. Saat ini, Dwikorita menambahkan, BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh ke belakang yaitu selama kurun 50 tahun untuk melihat signifikasi perubahannya.

Dwikorita menerangkan, secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualitas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah. Artinya, kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim," ujarnya.

Menurut Dwikorita, tren peningkatan suhu udara seperti ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya. Dia kemudian mengingatkan kepada Perjanjian Paris yang mewajibkan seluruh negara membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri.

Lebih dari itu, menurut Dwikorita, tren kenaikan suhu harus direspons semua pihak karena bisa membawa dampak pada keberlangsungan hidup manusia. Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi disebutnya harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan.

Kepala Badan Informasi Geospasial M. Aris Marfai mengatakan hasil analisis yang dilakukan BMKG dan BIG nantinya dapat digunakan secara luas dalam, misalnya, pengelolaan kawasan Gunung Merapi. Adapun adik Sultan, GKR Mangkubumi, berjanji akan melakukan komunikasi dengan Provinsi Jawa Tengah terkait situasi dan kondisi kekinian kawasan Gunung Merapi.

"Semoga ini juga menjadi concern dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena kondisi di Klaten dan Magelang juga sudah memprihatinkan. Hasil ini tentunya akan menjadi support membangun kesepakatan kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan kami mempunyai pijakan dalam pengelolaan penataan di Kawasan Gunung Merapi," ujarnya.

Baca juga:
Bunga Bangkai di Kebun Raya Cibodas Mekar Ketiga Kalinya