TEMPO.CO, Banda Aceh - Kalangan petani di Kabupaten Simeulue, Aceh, mulai membudidayakan tanaman jernang. Jenis tanaman rotan itu dipanen buahnya yang laku dijual hingga Rp 350 ribu per kilogram.

"Kalau harga jernang yang telah diolah menjadi tepung saat ini mencapai Rp 1 juta per kilogram," kata Subro (45 tahun), petani jernang asal Desa Lataling, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, di Simeulue, Kamis 10 Februari 2022.

Subro termasuk yang beralih ke jenis tanaman tersebut, dari sebelumnya mengaku bertani ubi. Saat ini, jernang yang dibudidayakannya mencapai luasan dua hektare. "Beberapa tanaman jernang di antaranya sudah berbuah," kata Subro.

Subro mengatakan mendapatkan bibit dengan membeli dari luar Pulau Simeulue. Selain itu, ada juga bantuan dari Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Erwin, petani di Simeulue lainnya, mengatakan penanaman jernang tidaklah sulit. Tanaman berduri ini juga tidak diganggu hama seperti babi dan monyet. "Tidak perlu pagar untuk menjaganya," katanya.

Kepala Desa Lataling, Agusman, mengatakan mendukung warganya membudidayakan tanaman jernang. Apalagi, dia menambahkan, jenis tanaman itu berpotensi membantu meningkat perekonomian masyarakat. "Masyarakat kami mengembangkan tanaman jernang ini guna menambah pendapatan," kata Agusman.

Petani di Simeulue, Aceh, memperlihatkan buah jernang yang dimanfaatkan resinnya terutama untuk bahan baku obat tradisional. ANTARA/HO

Dikutip dari Jurnal Penelitian Hasil Hutan pada 2013 lalu, jernang atau disebut juga darah naga adalah resin hasil sekresi buah tanaman rotan umumnya dari jenis Dracaena, Daemonorops, Croton dan Pterocarpus. Dia termasuk dalam kelompok resin keras yang telah sejak lama dimanfaatkan masyarakat tradisional sebagai obat-obatan.

Obat-obatan itu antara lain antiseptik, antitumor, antivirus, antimikroba, dan merangsang peredaran darah. Komponen kimia dalam jernang juga belakangan bermanfaat untuk bahan pewarna vernis, keramik, marmer, alat dari batu, kayu, rotan, bambu, kertas, cat, dan sebagainya.

Baca juga:
Surat Edaran Wajib Vaksin Anak Berujung Pengaduan ke Ombudsman