Kisruh SBM ITB, Orang Tua Mahasiswa Minta DPR Undang BPK

Selasa, 22 Maret 2022 20:48 WIB

Pimpinan Institut Teknologi Bandung (ITB) mengadakan pertemuan tertutup dengan Kelompok Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) di Auditorium Gedung CRCS ITB, Senin 14 Maret 2022. (Dok.ITB)

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Orang Tua Mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung meminta Komisi X DPR mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya untuk menjelaskan temuan BPK dari hasil audit menyangkut SBM ITB.

“Kami mengusulkan komisi X bisa memanggil BPK untuk menjelaskan apa yang terjadi,” kata juru bicara Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB Ali Nurdin saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR, Senin 21 Maret 2022.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil audit BPK RI 31 Desember 2018, pengelolaan keuangan SBM ITB dinilai tidak sesuai dengan Statuta ITB sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013. Itu digunakan sebagai dasar sikap Rektorat ITB saat ini.

Alimengaku mendapatkan dokumen BPK itu dan melihat ada perbedaan antara temuan BPK dengan apa yang disampaikan ITB. Dari temuan BPK, menurut Ali, payung hukum yang digunakan mengatur otonomi SBM menggunakan Peraturan Dekan yang tidak dikenal dalam statuta ITB. Dalam statuta ITB, hanya dikenal tiga jenis peraturan, yaitu peraturan Majelis Wali Amanat sebagai lembaga tertinggi, peraturan Senat untuk bagian akademik, dan peraturan Rektor yang berkaitan dengan kegiatan eksekutif.

“Peraturan Dekanat itu tidak ada, sehingga itulah yang dianggap bertentangan dengan statuta ITB, bukan otonominya,” kata Ali.

Advertising
Advertising

Otonomi pendidikan menurut Forum Orang Tua Mahasiswa murni kewenangan ITB dan tidak terkait dengan BPK yang melihat administrasi pengelolaan keuangan. “Kami tidak ingin anak-anak kami dididik oleh lembaga yang korup. Apakah betul temuan BPK itu berkaitan dengan korupsi atau masalah administrasi,” ujarnya.

Forum Orang Tua Mahasiswa, kata Ali, juga terganggu dengan kabar bahwa bahwa gaji dosen ITB yang lebih tinggi daripada gaji rektornya sebagai pemicu kisruh. Juga istilah kerajaan dalam kerajaan. “Kami ingin perubahan kebijakan itu karena alasan yang jelas rasional, karena mutu pendidikan, bukan karena disparitas honor, karena itu kewenangan masing-masing instansi,” kata Ali.

Baca juga:
Vaksin Pfizer Bisa Obati Pasien Covid-19 yang Positif PCR 7 Bulan


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

4 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

20 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

21 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

21 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya