Google dan Meta Harus Jelaskan Algoritme Berdasarkan Aturan DSA Uni Eropa

Senin, 25 April 2022 14:51 WIB

Logo baru Facebook yang dicetak 3D terlihat di depan logo Google yang ditampilkan dalam ilustrasi ini yang diambil pada 2 November 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa menyetujui persyaratan luas dari Digital Services Act (DSA), yang akan memaksa perusahaan teknologi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas konten yang muncul di platform mereka.

Kewajiban baru itu termasuk menghapus konten dan barang ilegal lebih cepat, menjelaskan kepada pengguna dan peneliti cara kerja algoritme mereka, dan mengambil tindakan lebih tegas terhadap penyebaran informasi yang salah. Perusahaan menghadapi denda hingga enam persen dari omset tahunan mereka untuk ketidakpatuhan.

"DSA akan meningkatkan aturan dasar untuk semua layanan online di UE," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip The Verge, 23 April 2022.

“Ini memberikan efek praktis pada prinsip bahwa apa yang ilegal secara offline, harus ilegal secara online. Semakin besar ukurannya, semakin besar tanggung jawab platform online.”

Margrethe Vestager, Komisaris Eropa untuk Persaingan yang telah mempelopori banyak peraturan teknologi blok itu, mengatakan tindakan itu akan memastikan bahwa platform-platform bertanggung jawab atas risiko yang dapat ditimbulkan layanan mereka kepada masyarakat dan warga negara.

Advertising
Advertising

DSA tidak sama dengan DMA atau Digital Markets Act, yang disepakati pada bulan Maret. Kedua tindakan tersebut mempengaruhi dunia teknologi, tetapi DMA berfokus pada penciptaan lapangan bermain yang setara di antara bisnis, sementara DSA berurusan dengan bagaimana perusahaan mengawasi konten di platform mereka. Oleh karena itu, DSA kemungkinan akan memiliki dampak yang lebih cepat pada pengguna internet.

Meskipun undang-undang ini hanya berlaku untuk warga negara Uni Eropa, efek dari undang-undang ini pasti akan terasa di belahan dunia lain juga.

Perusahaan teknologi global mungkin memutuskan akan lebih hemat biaya untuk menerapkan strategi tunggal untuk mengawasi konten dan mengambil peraturan UE yang relatif ketat sebagai tolok ukur mereka.

Sementara anggota parlemen di AS yang ingin mengendalikan Big Tech dengan peraturan mereka sendiri telah mulai mencari inspirasi dari peraturan UE.

Teks akhir DSA belum dirilis, tetapi Parlemen Eropa dan Komisi Eropa telah merinci sejumlah kewajiban yang akan dikandungnya:

  • Iklan bertarget berdasarkan agama, orientasi seksual, atau etnis seseorang dilarang. Anak di bawah umur juga tidak dapat dikenai iklan bertarget.
  • "Pola gelap" — antarmuka pengguna yang membingungkan atau menipu yang dirancang untuk mengarahkan pengguna agar membuat pilihan tertentu — akan dilarang. UE mengatakan bahwa, sebagai suatu peraturan, membatalkan langganan harus semudah mendaftar.
  • Platform online besar seperti Facebook harus membuat kerja algoritme pemberi rekomendasi mereka, misalnya digunakan untuk menyortir konten di Kabar Beranda atau menyarankan acara TV di Netflix yang transparan bagi pengguna. Pengguna juga harus ditawari sistem rekomendasi tidak berdasarkan pembuatan profil. Dalam kasus Instagram, misalnya, ini berarti umpan kronologis seperti yang diperkenalkan baru-baru ini.
  • Layanan hosting dan platform online harus menjelaskan dengan jelas mengapa mereka menghapus konten ilegal, serta memberi pengguna kemampuan untuk mengajukan banding atas penghapusan tersebut. DSA sendiri tidak mendefinisikan konten apa yang ilegal, dan menyerahkannya kepada masing-masing negara.
  • Platform online terbesar harus memberikan data kunci kepada peneliti untuk memberikan lebih banyak wawasan tentang bagaimana risiko online berkembang.
  • Pasar online harus menyimpan informasi dasar tentang pedagang di platform mereka untuk melacak individu yang menjual barang atau jasa ilegal.
  • Platform besar juga harus memperkenalkan strategi baru untuk menangani misinformasi selama krisis, misalnya ketentuan yang terinspirasi oleh invasi Ukraina baru-baru ini.

DSA akan, seperti DMA, membedakan antara perusahaan teknologi dengan ukuran yang berbeda, menempatkan kewajiban yang lebih besar pada perusahaan yang lebih besar.

Perusahaan terbesar — mereka yang memiliki setidaknya 45 juta pengguna di UE, seperti Meta dan Google — akan menghadapi pengawasan paling ketat. Perusahaan teknologi ini telah melobi keras untuk mempermudah persyaratan dalam DSA, terutama yang berkaitan dengan iklan bertarget dan menyerahkan data kepada peneliti luar.

Meskipun persyaratan luas DSA sekarang telah disepakati oleh negara-negara anggota UE, bahasa hukumnya masih perlu diselesaikan dan tindakan tersebut secara resmi dipilih menjadi undang-undang.

Langkah terakhir ini dipandang sebagai formalitas pada saat ini. Aturan akan berlaku untuk semua perusahaan 15 bulan setelah undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang, atau mulai 1 Januari 2024, mana yang lebih lama.

Baca:
Google Beri Wilayah Eropa Tombol Tolak Semua untuk Cookie

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

10 jam lalu

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.

Baca Selengkapnya

AJI Jakarta Ikut Tolak Project Cloud Google untuk Israel, Ini Alasannya

1 hari lalu

AJI Jakarta Ikut Tolak Project Cloud Google untuk Israel, Ini Alasannya

AJI Jakarta dengungkan boikot terhadap project cloud yang dikerjakan Google untuk Israel. Momentumnya diselarasakan dengan Hari Buruh 1 Mei.

Baca Selengkapnya

Twitch Meluncurkan Umpan Penemuan seperti TikTok

1 hari lalu

Twitch Meluncurkan Umpan Penemuan seperti TikTok

Twitch meluncurkan umpan penemuan baru yang mirip seperti TikTok untuk semua penggunanya

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

1 hari lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia

1 hari lalu

Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia

Indonesia berencana mempelajari penerapan aturan Publisher Rights dari Australia yang telah lebih dulu melakukannya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

1 hari lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

2 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Cara Mudah Menghilangkan Notifikasi Google Chrome di HP dan Laptop

2 hari lalu

Cara Mudah Menghilangkan Notifikasi Google Chrome di HP dan Laptop

Notifikasi Google Chrome bisa mengganggu pengguna saat sedang asyik menggunakan HP atau Laptop. Ini cara menghilangkan notifikasi Chrome.

Baca Selengkapnya

Tips Bantu Mengatasi Ruang Penyimpanan Google yang Penuh

2 hari lalu

Tips Bantu Mengatasi Ruang Penyimpanan Google yang Penuh

Langkah selanjutnya adalah menghapus data yang tidak lagi diperlukan atau relevan dengan mengakses https://drive.google.com/#quota.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

2 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya