TEMPO.CO, Jakarta - Pada akhir Juni 2022, ketika Konferensi Kelautan PBB (United Nation Ocean Conference) di Lisbon, Portugal, International Union for Conservation of Nature (IUCN) menilai banyak komitmen dari tindakan tegas untuk meningkatkan masa depan kehidupan laut. Akibatnya, perlu bagi kita semua untuk merealisasikan komitmen pasca-Lisbon. Realisasi dari komitmen itu akan menghasilkan tindakan kita untuk menuju laut sehat dan tangguh dengan ekosistem laut yang berkembang.

Dikutip dari laman darilaut.id mitra Teras.id, IUCN meyakini bahwa sekarang merupakan waktu yang tepat untuk kita semua, terutama dengan kehadiran pemimpin muda menjadi seorang yang pragmatis dan visioner. Dengan begitu, pada tahun 2030 dapat mewujudkan komitmen pasca-Lisbon dengan sangat baik. Setidaknya dapat mencapai 30 persen perlindungan laut dan 100 persen pemanfaatan berkelanjutan laut.

Dalam Konferensi Kelautan PBB 2022, IUCN juga memberikan desakan pada pemerintah dan donatur untuk meningkatkan pendanaan. Selain kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai, pembangkitan konservasi kelautan juga harus memerlukan sumber daya keuangan yang mencukupi. Sebab, hanya 1,6 persen dari Bantuan Pembangunan Luar Negeri (Overseas Development Aid) dan 1,7 persen dari anggaran penelitian global yang disumbangkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Angka ini masih terbilang kecil, jika dibandingkan dengan dedikasi laut untuk kehidupan manusia selama ini.

IUCN menyambut hangat Deklarasi Lisbon dan komitmen progresif dalam Konferensi Kelautan PBB 2022. Melansir laman iucn.org, sambutan hangat IUCN tersebut menghasilkan seruan aksi kepada negara-negara dan pemimpin di dalamnya untuk segera mewujudkan tindakan berikut ini selama beberapa bulan ke depan:

1. Pada tahun 2022 disimpulkan bahwa perlu adanya negosiasi instrumen nasional yang berada di bawah hukum mengenai pengelolaan berkelanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut di luar Yurisdiksi Nasional dan di bawah naungan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS).
   
   
2. Pada tahun 2030, negara-negara perlu memegang komitmen untuk melindungi paling tidak 30 persen dari lautan di wilayahnya. Perlindungan tersebut harus memperhatikan titik utamanya, yaitu pada keanekaragaman hayati dan ekosistem laut dengan memanfaatkan tindakan konservasi berdasarkan kawasan efektif lainnya.
   
   
3. Negara-negara perlu mempropagandakan moratorium eksploitasi mineral laut di luar yurisdiksi nasional. Selain itu, juga harus menyerukan aksi kewaspadaan berkelanjutan agar tindakan manusia yang mengarah pada penghancuran laut dapat berkurang.
   
   
4. Masih dalam laman iucn.org, negara juga perlu peningkatan implementasi dan investasi Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions) kelautan dan pesisir. Peningkatan ini harus dilakukan sesuai rencana kebijakan iklim nasional, rencana adaptasi nasional (National Adaptation Plans), dan dengan kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contributions).
   
   
5. Meningkatkan ilmu kelautan agar dapat memberikan informasi dan memahami pembuatan manajemen dan kebijakan yang efektif untuk lautan. Dengan begitu, Dekade Ilmu Kelautan PBB dapat menghasilkan program lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan.
   
   
6. Seruan aksi terakhir dalam konferensi kelautan tersebut menyatakan bahwa negara harus membuat solusi untuk mencegah polusi plastik yang terus meningkat di bawah aturan hukum internasional yang mengikat.

RACHEL FARAHDIBA R

Baca: Bahayanya Sampah Laut bagi Ekosistem

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.