TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan kewajiban Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN melindungi semua institusi pemerintah dari serangan siber. Pernyataan disampaikannya lewat podcast BSSN, Kamis 29 September 2022, di antara rentetan peretasaan oleh pemilik nama akun Bjorka yang masih terjadi.

“Jangan sampai diacak-acak. Mereka (semua institusi) juga harus kooperatif dengan kalian,” kata Luhut kepada juru bicara BSSN, Ariandi Putra, lawan wawancaranya, seperti dipantau dari kanal YouTube.

Ia mengajari agar BSSN praktik latihan menguji dan mencari untuk menemukan celah keamanan untuk kemudian menambalnya. Luhut memisalkan lembaga seperti perbankan dan BUMN Pertamina.

"Sistem sudah bagus atau belum? Kurangnya apa? Itu semua karena serangan-serangan siber bisa ke sana,” kata Luhut yang juga mengingatkan untuk menjaga Kementerian Pertahanan dan TNI di semua matra.

Luhut juga menegaskan orang-orang yang bekerja di BSSN seluruhnya profesional. “Jangan ada orang-orang di dalam yang berpolitik. Kalian itu satu saja, NKRI,” kata Luhut.

Sebaliknya, Luhut mengatakan mendukung program BSSN yang tak henti-hentinya berusaha mendekatkan diri dan mengajarkan tentang kesadaran di dunia siber. “Anak-anak muda seperti generasi kamu (Ariandi) harus tahu semua. Kalau orang tua atau sepuh sudah nggak usah diberitahu,” kata Luhut.

Aksi Terbaru Bjorka

Salah satu peretas yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah Bjorka. Ia menjadi salah satu contoh terduga pelaku yang mencuri data di berbagai instansi. Jejak Bjorka antara lain ada pada pembobolan data jpelanggan Indihome dan Telkom pada Agustus lalu.

Kemudian, Bjorka melanjutkan dengan menjual 1,3 miliar data registrasi SIM card yang di dalamnya terdapat data seperti NIK, nomor telepon, operator telekomunikasi dan tanggal pendaftaran. Data tersebut tersimpan sebanyak 87 GB dan disebutkan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sasaran Bjorka selanjutnya pada 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, karena ada informasi tempat pemungutan suara (TPS). Akun itu juga mengaku membocorkan ribuan dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Data tersebut adalah dokumen pada periode 2019-2021. "Termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulis akun Bjorka saat itu.but.

Adapun selain data rahasia BIN, Bjorka juga mempublikasikan data lainnya seperti data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Ke depan, si hacker menyatakan rencananya untuk membuka data pelanggan dari MyPertamina. Namun yang sudah dilakukannya terbaru adalah mengolok Kepala BSSN Hinsa Siburian dan membocorkan data pribadinya.

Baca juga:
BSSN Curhat 90 Persen Notifikasi yang Dikirim tak Direken, Pakar Siber: Sebut Nama Instansi yang Abai