TEMPO.CO, Jakarta - Istilah ‘shadow organization’ atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim dalam forum United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin pekan lalu masih beresonansi kuat di Tanah Air. Meski Nadiem telah memberi klarifikasi dalam rapat kerja di DPR pada Senin 26 September 2022.

Sebelumnya Nadiem menjabarkan kalau tim bayangannya itu beranggotakan 400 orang dan berperan membantu akselerasi digitalisasi di Kementerian Pendidikan. Belakangan, ia mengatakan tim itu adalah GovTech Edu, vendor atau pelaksana kegiatan digitalisasi di Kementeriannya.

“Ada satu kesalahan dalam menggunakan kata 'shadow organization' , yang saya maksud itu organisasi 'mirroring' terhadap kementerian kami," kata Nadiem. Artinya, dia menambahkan, "Setiap dirjen yang menyediakan layanan bisa menggunakan tim yang bekerja sama untuk mendorong dan menerapkan kebijakan melalui platform teknologi.”

Bagi pengamat dan juga praktisi pendidikan, Doni Koesoema, klarifikasi Menteri Nadiem tak membuat jelas perihal tim eksternal Kementerian terdiri dari ratusan orang tersebut. Pasalnya, tak ikut dijelaskannya bagaimana mekanisme kerja tim bayangan itu. Selain isi klarifikasi yang dinilainya jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan di forum PBB.

“Nadiem Makariem bilang bahwa mereka adalah vendor, sementara di forum PBB dia bilang bukan vendor," ucap Doni dalam pesan tertulis kepada Tempo.co, Kamis 29 September 2022.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, memberi pandangan yang sama. Ia merinci 4 hal utama yang terkandung dalam ketidakjelasan pernyataan Nadiem sebelumnya.

“Penjelasan Nadiem Makarim mengandung 4 isu utama untuk dipersoalkan, yaitu prinsip good and clean governance, prinsip negara hukum, tata kelola organisasi, dan kebijakan pendidikan,” tuturnya saat dihubungi, Jumat, 30 September 2022.

Menurutnya, penunjukan 400 orang anggota tim itu menjelaskan ketidaktransparan Mendikbud dalam mengelola lembaga pemerintahan. Ia juga menyayangkan sikap Nadiem yang tidak terbuka tentang Tim Bayangan pada forum-forum, baik dengan khalayak umum ataupun dengan DPR sekalipun.

“Tiba-tiba di forum pemimpin internasional dengan bangga memperkenalkan organisasi bayangan sebagai bagian dari struktur kelembagaan," kata dia, "Sangat wajar dan sudah semestinya publik mempertanyakan.”

Satriwan juga mengomentari optimalisasi sumber daya manusia di internal Kemendikbudristek. Menurutnya, keanggotaan jumbo sampai 400 orang berpotensi menggeser peran pegawai atau ASN di kementerian itu, yang menurutnya, bisa dilakukan dengan pola transfer knowledge atau experiences dan transfer teknologi.

Selain itu, Satriwan juga turut menyoroti klaim 1,6 juta guru yang sudah mengunduh Platform Merdeka Mengajar (PMM). Angka itu sesuai fakta tapi, menurutnya, bukanlah prestasi. Dia menilai wajar karena mengunduhnya diwajibkan oleh Kementerian, Balai Guru Penggerak, Dinas Pendidikan Daerah, dan Pengawas dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka.

“Dinas Pendidikan rutin mingguan mengecek guru-guru dan sekolah yang belum instal dan belum mengisi aplikasi PMM, bahkan diberi sanksi. Alhasil bukan karena kebutuhan, tapi guru melakukan semata-mata karena takut dan diwajibkan secara administratif,” kata dia sambil menambahkan sejumlah kelemahan dari konten platform itu dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Tempo.co mengamati aplikasi Merdeka Mengajar yang dimaksud mendapatkan rating hingga 4,8 dari maksimal 5 bintang. Sedangkan di antara yang memberikan apresiasi adalah Grozy Hanafi, guru praktikan di SMPN 21 Semarang, Jawa Tengah.

“Sangat membantu bagi guru-guru yang memang menghadapi kurikulum yang sering berganti ini,” katanya lewat pesan tertulis kepada Tempo.co, Kamis, 29 September 2022. Dia berharap platform Merdeka Mengajar dapat terus dikembangkan dan dapat tersedia di berbagai sistem operasi seperti iOS.

ZAHRANI JATI HIDAYAH

Baca juga:
Anugerah Guru Madrasah 2022, Ini Tahap dan Syarat Pendaftarannya