Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Minggu, 5 Februari 2023 05:42 WIB

Papan nama Gedung BRIN di Jakarta. Foto: Maria Fransisca Lahur

TEMPO.CO, Jakarta - Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Di antara persoalan yang mencuat pasca integrasi para peneliti di bawah badan riset dan inovasi nasional itu adalah tentang lingkungan dan fasilitas kerja.

Keluhan muncul untuk sistem coworking space yang diterapkan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Ruang kerja bersama itu memicu apa yang disebut dengan rebutan kursi, bahkan juga tempat parkir.

Baca juga: Era BRIN, Fasilitas Riset Ini Berpamitan Setelah Beroperasi 35 Tahun

Advertising
Advertising

Di luar itu ada keluhan perihal antrean penggunaan alat kerja atau laboratorium bersama. Belum lagi tentang ketentuan berbayar dan kuota yang diterapkan yang dirasa membebani pekerjaan.

Tak berimbangnya jumlah peneliti yang diintegrasikan dan fasilitas yang disediakan disebut terjadi di setiap kawasan sains dan teknologi bentukan BRIN. "Banyak peneliti akhirnya biaya sendiri untuk perawatan dan pemeliharan hewan serta alat," seperti dituturkan seorang peneliti bidang biologi dari Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Saat dihubungi, Handoko menyatakan menolak berkomentar untuk ramainya keluhan para peneliti dan penilaian negatif terhadap dirinya dari banyak kalangan belakangan ini.

Meski begitu, soal coworking space, Handoko pernah menyinggungnya saat menghadiri pengukuhan profesor riset pada 8 Desember 2022. Saat itu, selain tak hapal nama pusat riset sebagian profesor, dia menyatakan tak bisa memastikan di mana tempat bekerja mereka saat ini.

"Soalnya di BRIN itu work from anywhere. Semua coworking space," kata Handoko. Jadi memang tidak berlaku lagi meja dan ruang kerja yang tetap seperti yang sebelumnya dijalani. Bahkan itu berlaku pula dengan dirinya.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada peluncuran Pusat Kolaborasi Riset di Padang, Kamis, 3 November 2022. (Antara/Ikhwan Wahyudi)

"Meja saya juga sudah digusur yang di Serpong," kata Handoko. Eks Kepala LIPI ini menambahkan, "Saya ga ngerti meja saya di mana, ga tahu saya, terserah bisa kerja di mana saja."

Reaksi BRIN Atas Desakan dari Peneliti dan DPR

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN, Driszal Friyantoni, menilai reaksi saat ini menunjukkan perubahan mendasar yang sedang dilakukan di BRIN berhasil. Baik reaksi dari kalangan peneliti maupun DPR yang meminta Kepala BRIN diganti.

“Kalau adem ayem kan berarti sama seperti sebelumnya, kan begitu, ya, simpelnya. Kami melakukan perubahan pasti ada reaksinya,” kata Driszal dikutip dari Antara, Jumat lalu.

Ia hanya melanjutkan kalau BRIN akan melihat reaksi yang muncul tersebut. Jika memang bisa membawa perubahan yang lebih baik maka BRIN akan menjadikannya evaluasi di usianya yang belum genap dua tahun saat ini.


Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Mengungkap Misteri Sesar Baribis Lewat Ekspedisi Susur Sesar, Aktif Sejak 2,5 Juta Tahun Lalu

1 hari lalu

Mengungkap Misteri Sesar Baribis Lewat Ekspedisi Susur Sesar, Aktif Sejak 2,5 Juta Tahun Lalu

Sesar Baribis merupakan salah satu sesar mayor di Jawa bagian Barat dan membentang mengikuti pola pulau.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

2 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Setiap 26 April Diperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Ini Awal Penetapannya

2 hari lalu

Setiap 26 April Diperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Ini Awal Penetapannya

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia diperingati setiap 26 April. Begini latar belakang penetapannya.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

3 hari lalu

Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya