TEMPO.CO, Banda Aceh - Hutan Aceh terus menyusut sekitar 10 ribu hektare per tahun dalam kurun lima tahun belakangan. Penyebab deforestasi bukan hanya pembalakan atau ilegal loging oleh perusahaan, tapi juga bencana alam dan okupansi masyarakat yang membuka perkebunan.

Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar mengungkap itu, Sabtu 25 Februari 2023. Dia menambahkan, banyak kegiatan penambangan tanpa izin yang beroperasi dalam kawasan hutan Aceh turut menyumbang deforestasi.

“Aktivitas itu kita duga menjadi salah satu penyebab utama banjir, longsor dan kebakaran yang sudah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir di Aceh," ujarnya.

Menurut Malik, pengelolaan kawasan hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan hasil skor oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga belum optimal dalam menjaga hutan. Padahal, hutan lindung seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, yaitu melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Malik menyebutkan data KLHK selama lima tahun terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan hutan Aceh hanya mencapai Rp 2 miliar per tahun. Itu terendah ke-10 skala nasional.

"Nilai itu sangat kecil dibandingkan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan pengelolaannya," kata Malik sambil menyimpulkan, "Maka ini menjadi salah satu bukti tidak maksimalnya pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar kawasan."

Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan bahwa sudah tiga perusahaan yang telah dicabut izin konsesinya oleh BKPM Pusat karena dinilai telah menelantarkan lahan seluas total 130.634 hektare. Ketiganya terdiri dari milik PT Rimba Penyangga Utama seluas 6.150 hektare, PT Aceh Inti Timber seluas 80.084 hektare, dan PT Lamuri Timber seluas 44.400 hektare.

Sebagai upaya pemulihan lahan-lahan itu, Malik menyatakan telah menyusun konsep pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. "Demi rakyat dan perdamaian Aceh,” kata dia.

Pilihan Editor: Sebanyak Hampir 5.000 Pelajar Diliburkan Sebab Banjir di Aceh