TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sepuluh kepala Sekolah Dasar (SD) di Probolinggo, Jawa Timur, sepakat untuk tidak lagi menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Rudi Suryawan, Kepala SD Negeri Klenang Lor I, Probolinggo, saat ditemui pada Kamis 30 Maret 2023.

Rudi dan sembilan Kepala SD lain bersepakat setelah mengikuti workshop “Meningkatkan Kompetensi Literasi-Numerasi Kontekstual”. Workshop itu merupakan rangkaian program beasiswa #TerusBelajar yang diberikan oleh Kampus Pemimpin Merdeka (KPM) dan NusantaRun.

“Dengan menggunakan LKS yang hanya kumpulan soal itu dikiranya (selama ini) kompetensi murid sudah terpenuhi. Padahal tidak seperti itu," kata Rudi sambil menambahkan, "Guru harus menciptakan kegiatan yang dapat memancing daya nalar dan kompetensi anak sehingga dapat berpikir kritis.”

Kesepakatan ini, menurut Rudi dkk, sejalan dengan prinsip merdeka belajar yang telah diserukan oleh pemerintah melalui Kurikulum Merdeka. Sesuai prinsip ini, dia menuturkan, sekolah memiliki tujuan untuk mempersiapkan anak berpikir berkelanjutan dan tidak hanya berprestasi sebatas capaian angka.

Tantangan dari Guru dan Orang Tua Murid

Rudi pun mengungkapkan, banyak tantangan yang dihadapinya untuk memulai langkah ini. Salah satunya adalah pola pikir guru dan orang tua murid. Namun, dia tetap teguh pada karena menyadari kompetensi murid Indonesia terkait literasi dan numerasi masih jauh dari harapan.

Ilustrasi anak siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Prima Mulia

“Guru beralasan tidak mau ribet sedangkan orang tua murid akan mengatakan anak-anak tidak mau belajar di rumah kalau tidak membawa LKS," katanya, "Terus, kalau kita menyerah, bagaimana nasib anak bangsa ke depan? Sudah saatnya kita bangkit, bersama bahu-membahu.”

Dia kemudian menjelaskan dan meyakinkan akan melakukan pendekatan dengan guru dan orang tua. Antara lain, mengajak sesi belajar bersama guru dan sesi parenting dengan orang tua murid. Sejauh ini,menurut Rudi, beberapa guru di sekolahnya sudah mulai mengurangi penggunaan LKS dalam pembelajaran.

Baca halaman berikutnya tentang pendapat miskonsep dan salah kaprah belajar selama ini

<!--more-->

LKS dan Salah Kaprah Belajar

Dihubungi terpisah, Ketua KPM Rizqy Rahmat Hani mendukung gerakan yang diinisiasi oleh sepuluh kepala sekolah di Probolinggo tersebut. Menurutnya, sekolah di Indonesia sudah terlalu lama terjebak dalam miskonsepsi belajar.

“Tujuan belajar salah kaprah. Hanya untuk nilai bagus di atas kertas," kata dia. Itu sebabnya, kata Rizqy lagi, guru terus menerus menyuruh murid mengerjakan banyak soal di LKS. Dengan sudah mengerjakan juga dianggap sudah belajar. "Sudah saatnya ada transformasi pembelajaran,” tuturnya.

Dia menegaskan, murid butuh pembelajaran yang kontekstual atau dekat dengan mereka. Sehingga bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya dan berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada.

Rizqy menerangkan bahwa penggunaan LKS sebenarnya tidak masalah. Namun yang sering terjadi, LKS hanya berisi latihan-latihan soal tertutup. Lalu murid harus menjawab sama persis dengan kunci jawaban yang dipegang oleh guru.

Melalui program #TerusBelajar, Rizqy berharap lebih banyak lagi keputusan progresif yang diinisiasi oleh pemimpin sekolah. Termasuk keputusan untuk membuat LKS mandiri yang lebih kontekstual, memikirkan kebutuhan murid.

Dengan demikian, dia berpendapat, peningkatan literasi dan numerasi murid Indonesia tidak menjadi hal yang sulit dicapai. “Setidaknya, saya berharap inisiasi ini juga muncul di Batu dan Malang, yang mana kami juga sedang mengadakan pendampingan ke sepuluh sekolah di sana,” ujar Rizqy.

Sepuluh sekolah yang menyepakati tidak menggunakan LKS lagi di Probolinggo yakni, SDN Klenang Lor I, SDI Nurus Syamsi, SDN Karangren II, SDN Gending II, SDN Sukapura IV, SDN Temenggungan, SDN Karanganyar I-B, SDN Mranggon Lawang II, SDN Sumbersuko, dan SDN Tambelang I.

Pilihan Editor: Presentasi Riset, Mahasiswa Unair Jadi Runner-Up di University of Cambridge