TEMPO.CO, Jakarta - FIFA secara resmi telah membatalkan status tuan rumah Indonesia dalam Piala Dunia U-20 2023 pada 29 Maret 2022 lalu. Keputusan itu disinyalir karena adanya sejumlah penolakan keikutsertaan tim nasional (timnas) Israel.

Menanggapi polemik itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) Hafid Adim Pradana menyebut jargon FIFA tentang memisahkan sepak bola dengan politik hanya omong kosong. Komentar ini dia utarakan saat menjadi pemateri UMMTalks, program live Instagram UMM yang disiarkan di akun Instagram @ummcampus.

Hafid mempertanyakan mengapa penolakan tersebut tidak dilakukan sejak timnas Israel dinyatakan lolos kualifikasi. Dia mengatakan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah tentu saja memberikan kerugian di berbagai sektor. Secara diplomatik, Indonesia akan memiliki citra yang kurang baik di mata internasional.

“Karena nasi sudah menjadi bubur, maka kita harus tetap menghargai dan menghormati keputusan FIFA. Sayangnya, Indonesia akan selalu diingat sebagai negara yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20,” ujarnya dari rilis UMM pada Jumat, 31 Maret 2023.

Indonesia Dinilai Tak Serius Soal Kanjuruhan

Dia juga menggarisbawahi paragraf kedua pernyataan resmi FIFA yang dirilis di fifa.com pada 29 Maret 2023. Paragraf tersebut menyatakan bahwa terlepas dari keputusan ini, FIFA tetap berkomitmen untuk terus mendampingi PSSI dalam penyelesaian tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 lalu. Banyak yang berpendapat bahwa FIFA menyiratkan tragedi ini sebagai alasan pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

“Saya rasa, meskipun FIFA tidak pernah memberikan statement ke publik, pastinya FIFA tetap mengamati perkembangan hukum dan penanganan kejadian Kanjuruhan. Menurut saya bisa dikatakan negara ini tidak begitu serius menangani persoalan terkait,” katanya.

Hal lain yang menjadi pembahasan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah adalah adanya penerapan standar ganda yang dilakukan FIFA. Hal tersebut terlihat pada Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar, di mana pada saat itu Rusia melakukan invasi ke Ukraina, sehingga menjadi polemik dan juga isu global.

“Saat itu, FIFA memberikan sanksi kepada federasi Rusia dengan mendiskualifikasi timnas Rusia dan tidak memperbolehkan bendera, nama, hingga atribut Rusia terpajang di gelaran itu,” lanjut Hafid.

Menurutnya, jika FIFA bersikap tegas pada Rusia, seharusnya hal tersebut juga diberlakukan sama kepada Israel karena telah memulai konflik dengan Palestina. Namun, sikap itu tidak dilakukan oleh FIFA. Alasan besarnya, menurut Hafid, adalah karena asosiasi FIFA dibentuk dan didirikan oleh negara-negara barat.

Fédération internationale de football association atau FIFA didirikan pada 21 Mei 1904 oleh 7 asosiasi nasional yang terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss untuk mempersatukan asosiasi sepak bola nasional dari berbagai negara.

“Jadi jargon FIFA yang mengatakan sepak bola harus dipisahkan dengan politik itu hanya omong kosong,” tegasnya dilansir dari laman UMM.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari keputusan ini. Hal tersebut juga menjadi sanksi bagi dunia sepak bola Indonesia. Sudah saatnya pemerintah dan PSSI memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas sepak bola yang ada.

“Jangan jadikan sepak bola sebagai ajang berpolitik. Adapun jika nanti kembali ingin menjadi tuan rumah event olahraga besar, ada baiknya untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai pemahaman yang sama sehingga peristiwa ini tidak terulang,” saran Hafid.

Pilihan Editor: Di Probolinggo, 10 Kepala SD Sepakat Sekolah Tanpa LKS